BKKBN Riau tetap optimalkan penyuluhan KB walau kekurangan PLKB

Pekanbaru (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Riau kekurangan tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang tersebar di 12 kabupaten dan kota, namun demikian pelayanan yang diberikan masih tetap dioptimalkan apalagi dalam menghadapi kondisi COVID-19 ini.

"Menghadapi pandemi COVID-19 ini, PLKB juga harus mampu menjelaskan bagaimana mencegah penularan COVID-19 dengan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak fisik aman, mencuci tangan dengan handsanitizer, karena masih ada keluarga yang tidak percaya dengan COVID-19, sementara jumlah korban terpapar virus mengerikan terus bertambah sehingga ketersediaan tenaga penyuluh itu harus ditambah," kata Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Riau Mardalena Wati Yulia, di Pekanbaru, Senin.

Menurut Mardalena, saat ini Riau memiliki sebanyak 1.888 desa yang hanya dikelola 170 PLKB, akan tetapi rasio saat ini 1 PKB telah membina dua atau tiga desa (kini) padahal yang idealnya adalah seorang PLKB hanya membina satu desa saja.

Selain 170 PLKB, katanya menyebutkan untuk mendukung optimalisasi penyuluhan, maka 141 tenaga non ASN juga diperbantukan utnuk lebih memaksimalkan dengan tetap melakukan penyuluhan, selain itu juga penggerakan dan pelayanan sesuai dengan tugas pokoknya dan diawasi oleh tim medis.

"Rasionya ketersediaan tenaga penyuluh kini, adalah satu banding tiga atau satu PLKB membina dua hingga tiga Kelurahan/Desa, walaupun dengan terbatasnya penerimaan ASN, namun kita tetap menadvokasi bupati dan wali kota untuk mengangkat pegawai kontrak maupun non kontrak sebagai tenaga PLKB," katanya.

Tugas mereka adalah lebih memaksimalkan penyuluhan, penggerakan program KB dan layanan sesuai dengan tugas pokoknya, yakni mengunjungi keluarga yang membutuhkan pelayanan KB disamping itu BKKBN harus mampu menjadi sahabat keluarga ditengah kondisi COVID-19.

Saat kondisi pandemi COVID-19 kini banyak keluarga yang ingin ber-KB, tetapi takut untuk pergi ke Faskes atau Bidan, sehingga PLKB perlu lebih menggencarkan kunjungan bersama tenaga medis atau kesehatan.

"Kendati masih pandemi COVID-19, BKKBN tetap mempunyai target yaitu menurunkan angka Unmet Need di Provinsi Riau, agar atau bisa mencapai 22 persne diatas rata-rata nasional. Unmet Need adalah kondisi dimana Pasangan Usia Subur (PUS) menginginkan pemasangan alat kontrasepsi, namun tidak tersedia, sehingga PUS tersebut tidak bisa memakai alat kontrasepsi," katanya.

Namun demikian, katanya lagi, BKKBN Perwakilan Riau terus berupaya menurunkan angka Unmet Need itu, tentu peserta KB harus ditingkatkan, PLKB lah yang membantu di lapangan memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), serta melakukan penyuluhan dan pelayanan dalam upaya menurunkan jumlah kelahiran.