Manado (ANTARA) - Sebanyak empat pusat data nasional akan dibangun di Indonesia yang tersebar di pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi.
"Saya ingin lihat semuanya terkait kesiapan sebelum dilaksanakan, siap atau tidak?" ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate di Bitung, Rabu.
Baca juga: Kominfo berkolaborasi dengan KLHK cegah kebakaran hutan dan lahan
Empat pusat data nasional tersebut akan dibangun di ibu kota negara sekarang, di ibukota negara baru, di Kepulauan Riau-Batam (menghubungkan dengan internasional), dan di Kota Bitung, Sulut.
Bitung menjadi titik sentral untuk Indonesia bagian timur sebelum terkoneksi dengan sistem nasional, kata Menteri.
Empat pusat data nasional ini akan terhubung satu dengan lainnya walaupun terpisah secara kewilayahan.
Menteri menginginkan implementasi pusat data nasional dengan biaya modal memadai dan biaya operasional yang terukur.
"Jangan sampai membangun mahal, merawat lebih mahal lagi. Kita akan lihat kombinasi paling efisien," ujarnya.
Karena Indonesia besar, lanjut menteri, akan dipilih redundesi atas dasar wilayah, walaupun dalam data center tidak harus atas dasar wilayah karena secara nasional terhubung dengan 'backbone fiber optic'.
Pembangunan pusat data nasional diharapkan menghasilkan satu data nasional.
Baca juga: Kominfo telah berhasil pertahankan slot orbit satelit milik Indonesia
Baca juga: Kominfo berkomitmen percepat digitalisasi televisi terestrial nasional
Pewarta : Karel Alexander Polakitan
Empat pusat data nasional akan dibangun di Indonesia
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate (Kanan) mendengarkan pemaparan Walikota Bitung, Maximilaan J. Lomban (Kiri) pada kunjungannya di lokasi pembangunan pusat data nasional di Kecamatan Ranowulu, Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (28/7/2020). Kemeterian Komunikasi dan Informatika berencana membangun pusat data nasional pemerintah yang akan siap digunakan paling lambat tahun 2023. Pusat data nasional tersebut untuk mempermudah interoperabilitas data yang memenuhi standar global dan memanfaatkan sistem komputerisasi awan (cloud computing) untuk mempermudah pemerintah pusat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik. (ANTARA SULUT/Adwit B Pramono)
