Sowat Kecam DPRD Riau Terkait Transparansi Publik

id sowat kecam, dprd riau, terkait transparansi publik

Pekanbaru, 13/1 (ANTARA) - Solidaritas Wartawan Untuk Transparansi (Sowat) mengecam tindakan DPRD Riau khususnya kalangan anggota komisi B yang tidak memperbolehkan jurnalis meliput rapat dengar pendapat dengan Pemprov Riau terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dana bantuan sosial yang kini mendapat sorotan publik.

"Anggota DPRD kembali menunjukan sikap yang tak transparan dan memalukan diri mereka sendiri kepada publik dengan menutup-nutupi pembahasan masalah dugaan penyalahgunaan anggaran daerah," kata Ketua Sowat, Syahnan Rangkuti, di Pekanbaru, Kamis.

Syahnan, yang juga wartawan koran harian Kompas mengatakan hal tersebut terkait sikap DPRD Riau Komisi B yang tiba-tiba mengunci ruang rapat saat pembahasan masalah anggaran dana Bantuan Sosial pada Rabu (12/1) lalu. Para anggota dewan juga tidak memperkenankan para jurnalis yang biasa melakukan tugas di lembaga legislatif untuk meliput jalannya rapat itu.

Masalah penyalahgunaan dana bantuan sosial itu mengemuka karena timbul dugaan penggunaan uang rakyat untuk kepentingan politik seorang istri pejabat yang menjadi bakal calon Wali Kota Pekanbaru pada Pemilukada tahun 2011. Menurut Syahnan, tindakan anggota dewan itu sangat tak beralasan karena pembahasan mengenai penggunaan dana APBD seharusnya dibuka untuk publik.

"Sikap tertutup tersebut juga malah menunjukan ada kepentingan lain yang 'bermain' dalam dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial," katanya.

Ia juga menilai anggota DPRD ingkar janji untuk transparan seperti yang dijanjikan dihadapan para jurnalis yang tergabung dalam Sowat saat menggelar unjuk rasa tahun 2010. Protes wartawan kepada DPRD Riau bukanlah yang pertama kali karena pada tahun lalu aksi serupa juga dilakukan setelah anggota dewan mengusir rapat pembahasan anggaran yang tiba-tiba tertutup dari pers.

"Anggota dewan ingkar janji," katanya.

Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari DPRD Riau terkait protes tersebut. Sejumlah anggota dewan menolak mengomentari hal tersebut ketika ditanya wartawan.