Pengembangan Pelabuhan BSJ Dumai terkendala lahan parkir

Dumai (ANTARA) - Manajemen PT Pelabuhan Dumai Berseri Kota Dumai terkendala lahan parkir untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan kepelabuhanan di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan dalam melayani penyeberangan Ro-Ro dan terminal domestik.

Manager Operasional BUMD PT PDB TM Zalek menyebut bahwa kebutuhan penyediaan lahan parkir tambahan ini agar arus lalu lintas kendaraan dan orang di areal pelabuhan jadi tertib dan tidak semrawut.

"Kendala lahan parkir ini membuat arus kendaraan dan orang menumpuk di satu titik, sehingga ruang gerak menjadi sempit dan tidak beraturan," kata Zalek, Kamis.

Menurutnya, agar akses masuk dan keluar pelabuhan lancar tertib dan lancar, sudah diusulkan pinjam pakai lahan kosong milik PT Pertamina Patra Niaga seluas dua hektare.

Diusulkan pinjam lahan perusahaan ini karena lokasi berdekatan dengan kawasan pelabuhan dan dampak keterbatasan anggaran untuk pembelian lahan baru.

"Sudah diusulkan tapi hingga kini belum ada tanggapan, kita juga berharap pemerintah daerah untuk mendorong peminjaman lahan ini ke perusahaan," sebutnya.

Pelabuhan BSJ Dumai dikelola Pemkot Dumai ini pertama kali diresmikan beroperasi pada Februari 2019 oleh Irjen Kemenhub RI Wahju Satrio Utomo, sekaligus penerapan Inaportnet yang sudah dijalankan di 16 pelabuhan Indonesia.

Inaportnet ialah satu program quick win Kemenhub untuk meningkatkan pelayanan kapal dan barang jadi lebih cepat, valid, transparan, dan terstandar dengan biaya minimal serta daya saing pelabuhan.

Kepala Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Dumai Sanggam Marihot menilai, penerapan sistem inaportnet secara signifikan dapat memberikan kemudahan untuk para pengguna jasa dan melayani penumpang domestik.

Pada sisi laut, Pelabuhan BSJ Dumai dilengkapi 2 ponton untuk fasilitas sandar dan tambat kapal penumpang, dan sisi darat, BUMD PT PDB menyiapkan ruang terminal penumpang dua lantai seluas 725 m2 dan 603,5 m2 serta lapangan parkir.

"Pembangunan Pelabuhan BSJ bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dengan pengoperasian dermaga dan sisi laut di bawah pengawasan KSOP, dan pelayanan sisi darat oleh BUMD," kata Sanggam saat itu.