Perwakilan Umat Beragama Sepakat Jaga Kerukunan

Pasir Pengaraian, Riau 07/10 (ANTARA) - Empat perwakilan umat beragama di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Provinsi Riau sepakat akan menjaga kerukunan.

Keempat perwakilan umat beragama itu yaitu wakil dari agama Islam, Kristen, Katolik dan Budha. Kesepakatan dalam menjaga kerukunan dalam beragama itu dilakukan dengan menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) oleh setiap perwakilan agama di Gedung Darma Wanita Pasir pengaraian, Kamis.

Penandatangan kesepakatan bersama juga disaksikan Bupati Rohul Achmad, Kapolres Rohul AKBP Adang Suherman, Kepala Kementerian Agama (Kemanag) Ahmad Supardi Hasibuan dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Linmas) Yusri, dan sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Rohul.

Dalam isi nota kesepahaman itu terdapat poin penting, bahwa mereka sepakat dalam setiap pendirian rumah ibadah agar berpegang pada ketentuan yang berlaku, khususnya peraturan menteri agama dan Mendagri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama.

Bupati Rohul, Achmad, dalam sambutannya mengatakan, dengan adanya kesepakatan yang dibuat oleh perwakilan dari seluruh umat beragama ini diharapkan nantinya tidak akan terjadi konflik dalam persoalan beribadah.

"Biasanya yang selalu muncul persoalan dalam beragama itu hanya dalam hal pendirian rumah ibadah, maka dengan adanya kesepakatan ini seharusnya tidak akan terjadi lagi dengan melihat dari berbagai aspek baik perizinan dan lingkungan sekitar," ujarnya.

Menurut dia, kabupaten Rohul yang dikenal dengan sebutan "negeri seribu suluk" bukan berarti agama selain Islam dilarang beribadah, namun dalam hal pembangunan tempat-tempat ibadah harus mempunyai izin yang legal dan sesuai pada lingkungan sekitar.

Bupati juga berharap, dalam meningkatkan pembinaan umat, agar setiap pimpinan jemaah membantu menciptakan kedamaian.

Kapolres Rohul AKBP Adang Suherman, dalam kesempatan itu mengatakan tidak ada konflik agama di Indonesia, namun yang biasa terjadi hanya adanya konflik kepentingan.

"Kita akan membina sistim sosial keagamaan agar berjalan maksimal, bila ada kepentingan yang membawa-bawa etnis dan agama, kita akan tindak tegas," ujarnya.