Travel Advisory Tidak Timbulkan Keresahan Warga Indonesia

Dumai, 27/8 (ANTARA) - Pemerintah Malaysia yang akan memberlakukan surat nasihat perjalanan (travel advisory) terhadap warga negaranya tidak akan menimbulkan keresahan bagi warga Indonesia yang berpergian ke sana.

Bahkan, menurut sejumlah warga negara Indonesia yang hendak berpergian ke Malaysia saat ditemui di Pelabuhan Internasional Dumai, "travel advisory" bukanlah sebuah ancaman.

"Kami tidak merasa takut. Karena ancaman itu buat warga Malaysia. Bagi kami, 'travel advisory' bukanlah sebuah ancaman, dan tidak akan membuat kami panik dan resah karenanya," ujar Dhayar (33), warga Pekanbaru, Riau, yang mengaku hendak ke Malaysia saat ditemui di Pelabuhan Internasional Dumai, Jumat.

Usman (36), warga Medan, Sumatera Utara, yang juga ditemui di Pelabuhan Dumai saat ingin hijrah ke Port Klang, Malaysia, mengatakan seharusnya pemerintah Indonesia bisa bersikap lebih tegas dengan permasalahan tersebut.

"Ini justru menunjukkan lemahnya kepemimpinan Indonesia dalam menyelesaikan persoalan. Sebab, sikap pemerintah kurang responsif. Pemerintah harus tegas, jangan hanya memberikan surat nasihat perjalanan," tuturnya.

Sementara itu, Ismail (40), warga Padang, Sumatera Barat, menyesalkan sikap pemerintah yang menurutnya dengan mudahnya melepas dan membarter nelayan pencuri ikan asal Malaysia dengan aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh "Police Marine" Diraja Malaysia. Pasalnya, dia beranggapan polisi negara jiran itu yang salah.

"Pokoknya, pemerintah kita sangat lemah. Sebagai warga negara Indonesia, sebenarnya kami malu mau menginjakkan kaki ke Malaysia. Akan tetapi bagaimana lagi, keluarga kami ada yang sudah terlajur menetap di sana," kata Buyan (35), seorang warga Padang, Sumatera Barat lainnya yang juga hendak menyeberang ke Malaysia melalui Dumai.

Sementara itu, pihak manajemen jasa pelayaran Indomal Express, Amay, menyebutkan saat ini jumlah penumpang Indomal Express tujuan Dumai-Malaka, dan sebaliknya Malaka-Dumai sedikit mengalami penurunan.

Dia mengatakan, jika sebelumnya dalam sehari bisa dua keberangkatan kapal, sejak sebulan ini atau sejak konflik perbatasan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, pihaknya hanya berani mengoperasikan satu kapal.

"Pengurangan armada ini kami lakukan untuk menghindari risiko konflik. Namun, seminggu menjelang Lebaran nanti, kami akan tetap mengupayakan dua sampai tiga kapal untuk beroperasi sebagai transportasi mudik," ucapnya.