Menuju Pelayanan Yang Terbaik, 10 OPD Kabupaten Kuantan Sengingi Dievaluasi SAKIP Oleh Kemenpan-RB

Kuantan Singingi, (Antarariau.com) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN - RB) melakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau untuk menuju pelayan terbaik.

"Ada 10 OPD yang dievaluasi, tahun 2017 meraih nilai cukup," kata Bupati Kuantan Singingi Mursini di Teluk Kuantan, Minggu.

Bupati Mursini mengatakan, pihak KemenPAN - RB yang diwakili Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Akuntabilitas Aparatur (PPKAA) Ananda Juarsa menyebutkan bahwa Kuansing memiliki komitmen tinggi dalam perencanaan dan penganggaran yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pemerintah Kabupaten Kuansing memperoleh nilai CC (Cukup) pada tahun 2017, selain itu, 10 OPD yang menjadi sampel dan Piloting Tim Asistensi Reformasi Birokrasi (PTARB) dinilai telah cukup mampu merumuskan indikator output dan outcome yang smart dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

"Karena itu mereka menganjurkan agar 10 OPD memiliki tekat akan lebih baik kedepannya," sebut Bupati.

Menurutnya, semua instansi yang menjadi sampel tetap memberikan pelayanan publik secara optimal, dengan menerapkan konsep SAKIP secara terintegrasi, dan dilakukan terus menerus sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pihak evaluator akan menilai juga Kepala/OPD untuk menginformasikan peran strategisnya, dengan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menembak sasaran RPJMD, atau bagaimana komitmen Kepala OPD menggerakan sumber daya yang ada untuk mencapai target kinerja.

Tantangan yang diberikan berkaitan dengan, penerapan SAKIP di seluruh OPD dan upaya yang dilakukan merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang menghasilkan layanan publik yang lebih baik untuk masyarakat.

Bupati Kuansing Mursini melanjutkan, apa yang menjadi arahan pihak KemenPan-RB akan disikapi dan ditindaklanjuti oleh 10 OPD yakni Bappedalitbang, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, serta Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.