Pekanbaru (Antarariau.com) - Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi menyampaikan salah satu contoh perhatian pemerintah kepada guru honorer adalah mulai adanya data guru honor daerah yang sedang diverifikasi untuk dipindahkan ke Provinsi.
"Guru honorer baik di kota maupun di daerah juga menjadi perhatian pemerintah provinsi, bahkan pemprov sudah menerima data dan nama guru honorer yang akan berpindah ke Provinsi," ujar Ahmad Hijazi usai Upacara Hari Guru yang diselenggarakan di Halaman Kantor Gubernur, Jumat.
Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa RAPBD 2017 sudah disusun, pemprov sudah mensimulasi perhitungan kebutuhan untuk pemindahan tersebut, hanya saja pemprov berharap data yang diterima adalah data yang benar-benar sudah diverifikasi.
Hijazi juga mengatakan total yang diusulkan untuk pendidikan dalam penyusunan RAPBD 2017 berjumlah Rp 2 triliun lebih untuk semua Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan fungsi profesional dan akan berpindah ke provinsi, data detailnya sudah ada di Bappeda dan BK.
Alokasi dana pendidikan ini meningkat dibanding tahun 2016 sebanyak 10 persen, menjadi 31 persen. Kenaikan ini akibat melonjaknya belanja pegawai untuk guru-guru yang berpindah ke anggaran provinsi, termasuk untuk pembiayan sekolah-sekolah yang wajib mengikuti standar pelayanan minimal pendidikan.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Budaya Provinsi Riau, Kamsol menyebutkan bahwa data personil guru honorer di kabupaten dan kota masih dianalisis dan diverifikasi.
"Saat ini kita sudah memiliki data nama guru dan pemberkasannya, seperti sejak kapan personil tersebut digaji oleh pemkab atau pemko dan bagaimana prosedur pengangkatannya. Selanjutnya diverifikasi sehingga sesuai dengan aturan Gubri untuk diangkat menjadi guru honor provinsi," ujarnya.
Ditemui di tempat yang sama, ketua PGRI Riau, Syahril juga berharap agar nasib honorer diperhatikan dengan memberi status yang jelas.
"Guru honorer sebaiknya diberi SK sesuai dengan perda masing-masing daerah, hal ini tentu akan memperjelas status dan nasig guru honorer tersebut," ujarnya.
Ia menambahkan setidaknya tiap awal bulan ada upah yang perlu ditandatangani oleh guru honorer dengan nominal yang sudah distandarkan, agar guru honorer semakin termotivasi untu mencerdaskan anak didik.
Oleh: Gebby Fadhila Sari
Sekda Riau Klaim Pemerintah Daerah Peduli Dengan Kesejahteraan Guru Honorer
