Pekanbaru (Antarariau.com) - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyoroti kinerja PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) karena krisis listrik di Riau dinilai semakin parah.
Hal ini diungkapkan gubernur setelah pemadaman listrik sempat mengganggu acara penyerahan bantuan untuk 5.000 pekerja rentan dalam Program Gerakan Nasional Perduli Pekerja Rentan, yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan dan PT Bank Riau-Kepulauan Riau, di Kota Pekanbaru, Sabtu. Padahal, acara tersebut turut dihadiri oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, Direktur Utama PT Bank Riau-Kepri Irvandi Gustari, dan Pelaksana Tugas Wali Kota Pekanbaru Edwar Sanger.
Di tengah pidato sambutannya, listrik di Menara Bank Riau-Kepri mendadak padam selama sekitar 30 detik, sebelum akhirnya penyelenggara menggunakan mesin genset. Meski listrik padam sebentar, namun suasana ruangan yang jadi gelap gulita telah membuat kegaduhan di tengah pengunjung. Gubernur Riau pun tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya.
"Inilah kondisi kita, pemadaman listrik makin parah mengganggu kerja kita," kata pria yang akrab disapa Andi Rachman itu.
Ia mengeluhkan kondisi kelistrikan Riau kini semakin parah karena pemadaman listrik yang makin sering terjadi. Pemadaman listrik di Kota Pekanbaru durasinya bisa mencapai 6-7 jam sehari, dan kerap tidak sesuai jadwal yang dikeluarkan PLN. Andi Rachman meminta PLN untuk lebih serius bekerja, karena rencana proyek dua pembangkit listrik di Riau terus mengalami penundaan. Apalagi, kondisi listrik dari PLN makin parah karena untuk pertama kalinya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang tidak berfungsi akibat kekurangan air diwaduknya.
"Kekurangan (listrik) kita masih banyak, namun dua pembangkit malah tertunda. PLTA kita juga kering, ini baru pertama kalinya mesih terpaksa dimatikan karena tidak ada air untuk mendorong kerja (turbin)," kata Andi.
Menurut dia, kinerja PLN dalam melayani listrik bagi masyarakat Riau juga belum ada kemajuan berarti karena dalam perhitungan Pemprov Riau, rasio elektrifikasi baru 69 persen dari total populasi yang kini sekitar enam juta jiwa. Namun, PLN justru punya perhitungan berbeda dan mengklaim rasio elektrifikasi sudah 89 persen.
"Kita hitung rasio elektrifikasi dari jumlah penduduk, tapi PLN dari jangkauan jaringannya," keluh Andi.
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Pekanbaru Edwar Sanger, meminta petinggi PLN di Riau untuk membuat solusi jangka pendek sebagai antisipasi krisis listrik agar tidak makin membebani masyarakat, ketika proyek pembangkit listrik yang baru terkendala. Riau kini membutuhkan petinggi PLN yang punya sifat pejuang untuk mencari solusi dengan cepat.
"Sebagai ilustrasi saja, masalah kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan yang sudah 18 tahun terjadi di Provinsi Riau bisa kita atasi dan carikan solusinya, dan Alhamdulillah tahun ini tdk terjadi lagi di Riau. Kita mengharapkan PLN juga bisa mencarikan solusinya agar di Pekanbaru tidak lagi terjadi pemadaman," tegas Edwar yang juga menjabat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau.
Edwar menilai, solusi yang bisa dilakukan adalah PLN meminta pelanggan industri besar, seperti hotel dan pusat perbelanjaan, untuk keluar dari sistem dan menggunakan mesin genset saat beban puncak untuk mengurangi pemadaman listrik kepada pelanggan biasa.
"Sekarang ini banyak hotel-hotel dan mal baru bermunculan di Pekanbaru kok mereka dapat sambungan listrik juga, katanya PLN kekurangan daya? Seharusnya pelanggan besar seperti itu diminta gunakan genset sendiri saat beban puncak karena mereka memang punya dana untuk untuk itu, sepaya jangan masyarakat dan pengusaha kecil seperti tukang jahit terkena pemadaman listrik sampai berjam-jam," katanya.
Sementara itu, Manajer SDM dan Umum PLN Wilayah Riau dan Kepri, Dwi Suryo Abdullah mengatakan baru satu dari total tiga unit mesin Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang yang bisa beroperasi maksimal karena kekurangan air. Laporan yang diterima pihaknya, ketinggian air bendungan PLTA cuma sekitar 55,25 meter kubik per detik (m3/s).
Elevasi air waduk untuk pembangkit listrik terletak di Desa Merangin, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau itu 73,53 meter di atas permukaan laut (mdpl).
Syarat minimal dalam mengoperasikan ketiga unit mesin PLTA Kota Panjang harus berada 73,5 mdpl dengan masing-masing pembangkit menghasilkan daya listrik kini 31,9 megawatt (Mw).
"Jadi kita, cuma memanfaatkan (air) tiga centimeter saja. Kalau air di posisi 73,5 mdpl, maka operasi satu unit mesin ini harus stop lagi," jelas dia.
Dwi Suryo berkata, pihaknya masih mengandalkan pasokan energi listrik Provinsi Sumatera Barat untuk atasi defisit listrik akibat belum beroperasi PLTA Koto Panjang. "Kita masih ambil dari PLTU Teluk Sirih lewat jaringan sitem interkoneksi, setelah pembangkit berada di Sumatera Barat itu mengalami pemeliharaan," katanya.
Belum beroperasi PLTA Koto Panjang secara maksimal, membuat defisit listrik di Riau makin besar. Waktu normal saja, listrik di provinsi ini masih mengandalkan kiriman melalui jaringan interkoneksi Sumatera.
Total kebutuhan listrik di waktu beban puncak sekitar 600 Mw, sementara pasokan dari sejumlah pembangkit di Riau sekitar 274, 9 Mw.
Gubri Berikan Perhatian Khusus Terhadap Kinerja PLN Yang Makin Parah
