Penengah PBB Di Yaman Tekankan Perundingan Perdamaian

id penengah pbb, di yaman, tekankan perundingan perdamaian

Penengah PBB Di Yaman Tekankan Perundingan Perdamaian

Aden, (Antarariau.com) - Penengah dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Sabtu ke Aden, Yaman selatan, untuk menekan pemerintah dan pemberontak Syiah membuka perundingan perdamaian, yang lama tertunda, di Jenewa pada 12 Desember, kata pejabat Yaman.

Ismail Ould Cheikh Ahmed dijadwalkan bertemu dengan Presiden Abedrabbo Mansour Hadi, yang menyatakan kota pelabuhan Aden, ibu kota sementara Yaman sesudah pemberontak merebut Sanaa dan daerah lain di negeri itu pada tahun lalu.

"Pak Ould Cheikh Ahmed mengupayakan kesepakatan Presiden Hadi untuk mengadakan pembicaraan di Jenewa pada 12 Desember," kata pejabat tinggi dengan dengan Presiden kepada AFP. "Tapi, tugas itu akan sulit," kata sumber itu, dengan menuduh pemberontak membuat mereka melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2216, yang menyeru mereka menarik diri dari wilayah dudukannya.

Menteri Luar Negeri Abdel Malak al-Mekhlafi kepada AFP mengatakan, "Pemberontak menolak meletakkan senjata atau memungkinkan pemerintah melaksanakan tugas dari Sanaa."

"Mereka belum mengumumkan daftar perunding mereka untuk pembicaraan itu dan mencoba meningkatkan keadaan di lapangan dengan membom permukiman dari Taez, kota strategis di Yaman baratdaya, yang dikepung pemberontak dan sekutu mereka," katanya.

Dalam keberatan, yang dikirim ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, menteri Yaman, yang bertanggung jawab atas hak asasi manusia, Ezzedine al-Isbahi, mengutuk "pembantaian dan kekejaman" diduga dilakukan pemberontak di Taez, yang katanya membunuh 33 warga pada pekan lalu, termasuk empat anak-anak.

Menteri luar negeri mengecam Huthi dan sekutunya, yang pada Rabu di Sanaa mengajukan gugatan terhadap Hadi dan pembantunya atas permintaan mereka untuk campur tangan tentara pimpinan Saudi, yang merusak kemerdekaan Yaman.

Lebih dari 5.700 orang tewas di Yaman, hampir setengah dari mereka warga, sejak serangan udara pimpinan Saudi dilancarkan pada Maret untuk mendukung pemerintah itu, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa.