Bangkinang Kota, (Antarariau.com) - Pemkab Kampar, Provinsi Riau, berharap penggunaan dana untuk berbagai kegiatan pembangunan di daerah itu serta pengelolaan aset pertanggungjawabannya bisa akutabel, transparan dan sesuai ketentuan sehingga daerah itu bisa meraih penilaian "Wajar Tanpa Pengecualian" dari BPK.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Kabupaten H Zulfan Hamid saat mendampingi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau, menggelar entry briefing dengan Pemkab Kampar di Aula Kantor Bupati Kampar, Senin.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pemeriksaan pendahuluan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014. Dari pihak Pemkab tampak hadir Sekretaris Daerah Kampar Zulfan Hamid dan para pimpinan SKPD. Sementara dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dihadiri oleh ketua tim pemeriksa Andhika Chandra Erguna Gintin dan sejumlah anggota.
Sekkab Kampar berharap Pemkab Kampar mendapat arahan dan petunjuk dari pihak BPK agar laporan keuangan yang disajikan itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Kami menyadari, laporan ini merupakan sarana evaluasi kami dalam pembangunan dan upaya mewujudkan Kampar yang lebih, tentunya kami mengaharapkan arahan dari pihak BPK"ujarnya
Selain itu Sekda juga berharap antara SKPD, saling bekerja sama dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset di setiap SKPD. "Saya mengharapkan kerjasama yang baik kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan ini, serta dapat memberikan data yang lengkap dan benar kepada tim BPK dan tidak meninggalkan tempat selama pemeriksaan ini berlangsung" harapnya.
Zulfan Hamid juga menambahkan, bahwa pemeriksaan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya ini, dengan harapan agar dalam laporan hasil pemeriksaan nantinya lebih baik dari pada tahun-tahun sebelumnya. Pada pemeriksaan 2013 lalu Pemerintah Kabupaten Kampar meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Oleh karena itu pada tahun ini kita semua berharap agar posisi ini lebih baik dan meningkat ke Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini tentu merupakan tugas berat bagi kita semua namun yang terpenting adalah komitmen untuk meraih WTP tersebut," ujar Zulfan sambil menambahkan untuk mencapai tersebut perlu kerja berat dan terlebih lagi harus taat asas dan tertib mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pelaporan.
Selain itu, Sekkab Kampar juga mengingatkan kepada seluruh Satker untuk pemeriksaaan ini merupakan tanggung jawab dari kepala Satker atau pejabat yang lama, walaupun yang bersangkutan telah pindah ke Satker yang lain.
Sementara itu Andhika Chandra Erguna Ginting selaku ketua tim pemeriksa BPK Riau yang ditugaskan di Kabupaten Kampar menyampaikan bahwa BPK Riau dengan lima orang anggota akan bekerja di Kabupaten Kampar selama 30 hari untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar tahun 2014.
Ditambahkan Andhika dengan adanya pemeriksaan ini berharap kepada seluruh Satker untuk dapat bekerja sama dengan tim dari BPK Riau.(Adv)
