Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengaku heran dengan semakin banyaknya tenaga honorer di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
"Kenapa disaat ada yang nonjob atau distafkan, tetapi tenaga honorer makin banyak. Ini kan lucu," papar Arsyadjuliandi di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Selasa.
Dia mengatakan, akibatnya banyak pengawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Pemprov Riau yang terpaksa "diparkir" karena tugasnya diambil oleh para tenaga honorer di masing-masing satuan kerja baik dinas atau biro.
Hal tersebut, menurut gubernur, menjadi salah satu fenomena lama di masing-masing organisasi yang terjadi dilingkungan Pemprov Riau. Untuk itu, pihaknya meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau untuk mempelajari hal itu.
"Seharusnya pegawai dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh seorang tenaga honorer, sehingga tidak ada lagi pegawai dengan status non job," ucapnya, menegaskan.
Permasalahan lain, lanjut Arsyadjuliandi, masih ditemukan beberapa jabatan yang dinilai pihaknya tidak menganut sistem efisien dan efektif seperti kepala unit pelaksana teknis yang berada di beberapa dinas.
Pihaknya akan segera mempertimbangkan supaya jabatan tersebut kemungkinan ditiadakan lagi pada masing-masing dinas, sehingga tugas pokok pegawai negeri sipil dilingkungan Pemprov Riau benar-benar dilakukan secara maksimal.
"Kita akan coba lihat nanti. Kalau memang untuk kebaikan, kenapa tidak," ucapnya, meyakinkan.
Banyak tenaga honorer dilingkungan Pemprov Riau selama ini tidak lepas dari permasalahan tugas pokok pengawai negeri sipil, ditambah akhir tahun 2014 sebanyak 100 orang tenaga honorer dinyatakan lulus kategori dua untuk diangkat menjadi PNS dilingkungan Pemprov Riau.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau M Guntur mengakui pihaknya sudah menyurati Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani terkait nasib honorer kategori dua yang lulus calon PNS 2014.
"Pengangkatan calon PNS bagi 100 honorer K2 Pemprov Riau saat ini masih terkendala karena keharusan kepala daerah turut bertanggung jawab, jika suatu hari nanti ditemukan adanya tenaga honorer bodong," ucapnya.
Gubernur Riau: Honorer Semakin Banyak
