Pekanbaru, (Antarariau.com) - Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Darat (Organda) memutuskan untuk menyetop operasi angkutan yang dikosentarisikan pada sejumlah pelabuhan di Indonesia mulai esok karena pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dinilai tidak mendengarkan keluhan mereka.
"Musawarah Kerja Nasional (Mukernas) memutuskan bahwa dengan dinaikan harga bahan bakar minyak, maka Organda akan menyetop operasi pada tanggal 19 November atau besok secara nasional," ujar Ketua Organda Riau, Nasir melalui sambungan telepon seluler di Pekanbaru, Selasa.
Hal tersebut dinyatakan Nasir yang sedang berada di Semarang, Jawa Tengah, sebagai salah satu hasil penting dalam Mukernas Organda ke-4 yang berlansung di Semarang selama tiga hari berturut-turut mulai dari 16-18 Nobember 2014
Dia mengutarakan, keputusan itu diambil setelah sebelum Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Organda Eka Sari Lorena melakukan konsultasi dengan Kementerian Pehubungan dan Kementerian Perdangangan yang sekaligus meminta solusi, agar BBM bersubsidi tidak dinaikan.
Namun dari hasil pertemuan yang dilakukan oleh DPP Organda tidak didengarkan, sehingga Dewan Pengurus Daerad (DPD) sepakat untuk menolak kenaikan BBM dengan melakukan stop operasional karena kenaikan bahan bakar hampir 35 persen.
"Jadi, tarif kita belum naikan. Sebab kalau tarif dinaikan, penumpang belum tentu ada. Maka dengan tidak operasinal, mudah-mudahan pemerintah berpikir supaya subsidi diberikan kepada angkutan umum karena untuk melayani kepentingan masyarkat juga," paparnya.
Untuk pelaksanaan setop operasi esok di Riau, lanjut dia, bakal dilakukan dengan memfokuskan pada satu titik yakni Pelabuhan Dumai yang sudah terkenal sebagai tempat untuk melakukan ekspor minyak sawit mentah (CPO) ke negara tujuan.
"Tempat kita setop operasi, pelabuhan. Jadi di Indonesia ini ada Plabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan sebagainya. Kalau untuk dijalan-jalan, tidak begitu kali (setop operasi), cuma di pelabuhan saja kita fokuskan," ucapnya, menegaskan.
Pemerintah sehari sebelumnya telah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi sebesar Rp2.000 per liter, sehingga harga premium yang semula Rp6.500 menjadi Rp8.500 dan solar dari Rp5.500 menjadi Rp7.500.
Pengumuman dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan pemberlakuan mulai Selasa, 18 November 2014, pukul 00.00 WIB secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.
"Untuk rakyat kurang mampu disiapkan paket perlindungan sosial, KIS (Kartu Indonesia Sehat), KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) untuk memulai usaha-usaha di sektor ekonomi produktif. Pemerintah sangat menghargai masukan-masukan. Semoga keputusan pengalihan susidi ke arah produktif ini akan memberikan yang bermanfaat bagi rakyat keseluruhan," kata Presiden.
Berita Lainnya
Organda Pekanbaru Putuskan Tidak Turunkan Tarif, Suku Cadang Masih Mahal
04 April 2016 19:21 WIB
Izin Tak Lengkap Menara Telekomunikasi Disegel Aparat
03 April 2017 15:30 WIB
Jokowi Jenguk Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Hasyim Muzadi
15 March 2017 11:05 WIB
Pemko Batu Alokasikan Rp4,3 Miliar Untuk Bantu Ibu Hamil
07 February 2017 10:50 WIB
Liburan Imlek, Pantai Selatbaru di Bibir Selat Malaka Dipadati Pengunjung
29 January 2017 21:40 WIB
Jalani Pemeriksaan Di Imigrasi Pekanbaru, TKA Ilegal Mengaku Stres
18 January 2017 16:55 WIB
Pelajar Sekolah Di Inhil Banyak Yang "Ngelem"
13 January 2017 6:15 WIB