Pekanbaru (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Riau menggelar kegiatan penguatan dan verifikasi penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) kepada Pemerintah Daerah tahun 2024, Senin (15/7).
Acara ini dibuka Kepala Kanwil Kemenkumham Riau Budi Argap Situngkir.
Peserta yang hadir secara langsung berasal dari biro hukum pemerintah daerah se-Provinsi Riau. Sementara itu, seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Riau turut berpartisipasi melalui koneksi daring.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat dan memverifikasi penilaian mandiri terkait indeks reformasi hukum di tingkat pemerintah daerah. Hal ini merupakan bagian dari upaya Kemenkumham dalam mendorong implementasi reformasi hukum yang efektif dan terukur di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Provinsi Riau.
“Kami berharap dengan diselenggarakannya acara ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi hukum, serta memastikan akurasi penilaian mandiri yang dilakukan. Langkah ini juga mencerminkan komitmen Kanwil Kemenkumham Riau dalam mendukung agenda reformasi hukum nasional." ujar Budi Argap dalam sambutannya.
Setelah pembukaan oleh Kakanwil, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Edison Manik menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir khususnya jajaran pemerintah daerah yang terlibat dalam kegiatan ini.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian paparan oleh narasumber yang hadir secara virtual dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Yuliyanto yang merupakan Analis Kebijakan Ahli Madya yang juga merupakan Koordinator Wilayah IV Tim Sekreteriat IRH.
Kemenkumham Riau perkuat indeks reformasi hukum pemda
Kepala Kanwil Kemenkumham Riau Budi Argap saat memberikan sambutan dalam kegiatan penguatan dan verifikasi penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum kepada Pemerintah Daerah di Riau, Senin (15/7/24). (ANTARA/HO-Kemenkumham Riau)
