Datangi DPRD Riau, Pemuka masyarakat usulkan tiga nama Pj Gubernur

id Calon Pj Gubernur, Riau, Tokoh Masyarakat, usulan, DPRD riau

Datangi DPRD Riau, Pemuka masyarakat usulkan tiga nama Pj Gubernur

Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau melakukan pertemuan dengan Komisi I DPRD Riau. (ANTARA/Diana S)

Pekanbaru (ANTARA) - Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau melakukan pertemuan dengan Komisi I DPRD Riau guna membahas usulan nama calon Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri), Kamis.

Tiga nama Pj Gubernur Riau yang diusulkan yakni Dr Drs H Suhajar Diantoro MSi (Sekretaris Jenderal Kemendagri), Erwin Dimas SE DEA MSi dan Prof Dr Sri Indarti SE MSi (Rektor Universitas Riau).

Ketua Komisi I DPRD Riau Eddy M Yatim mengatakan terkait usulan yang disampaikan tokoh masyarakat tersebut pihaknya akan meneruskan kepada Fraksi-Fraksi DPRD Riau. Sebab, yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti usulan tersebut adalah fraksi yang ada di DPRD Riau.

"Hari ini, kami menerima kunjungan dari tokoh Riau yakni pemuka masyarakat karena memang sebenarnya roh dari permendagri itu memberi ruang kepada masyarakat Riau untuk mengajukan siapa calon yang layak dengan persyaratan sesuai yang ditetapkan," ucap Eddy.

Selanjutnya, aspirasi ini akan ditampung dan disampaikan kepada Fraksi untuk ditindaklanjuti.

Wakil Ketua Umum FKPMR Azlaini Agus menyampaikan bahwa ada sejumlah kriteria yang direkomendasi menjadi Pj Gubernur Riau.

Yang pertama harus putera jati Melayu Riau yang memiliki integritas terpuji dan teruji, kredibilitas yang tinggi, kapasitas dan kapabilitas serta kompetensi unggul, figur yang memiliki historis dan ikatan emosional secara langsung dengan Riau atau figur yang memahami daerah dan persoalan-persoalan di Riau.

"Kemudian harus sosok yang dapat menjawab dan memberikan solusi konkrit pada persoalan-persoalan ekonomi dan sosial di Riau. Dan figur yang paham dan berpengalaman dengan administrasi birokrasi dan pemerintahan sekaligus memiliki strong leadership," katadia.

Selanjutnya, figur yang memiliki jejaring nasional maupun internasional yang kuat dan luas di berbagai lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.