DJPb catat perekonomian Riau membaik

Pekanbaru (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi RiauIsmed Saputra menyatakan capaian kinerja APBN triwulan kedua tahun 2022 menggambarkan perekonomian Riau tumbuh sebesar 4,72 persen lebih baik dibanding triwulan IV 2021.

Tercatat pula realisasi perolehan pendapatan Provinsi Riau di triwulan kedua 2022 mencapai Rp18,07 triliun atau 94,48 persen dari target, naik sebesar Rp7,1 triliun dibandingkan tahun 2021 lalu.

Ia merincikan realisasi penerimaan perpajakan di Riau mencapai Rp9.531 miliar, penerimaan cukai Rp0,23 miliar, bea masuk Rp96,24 miliar, bea keluar Rp7.908 miliar, dan PNBP Rp540 miliar.

"Khusus realisasi penerimaan perpajakan tercapai 94,48% dari target APBN 2022," kata Ismed, Kamis.

Kenaikan pendapatan perpajakan dinilai dikarenakan adanya dampak penyesuaian tarif PPN dan keberhasilan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di Provinsi Riau. Selain itu didorong pula dengan meningkatnya harga komoditas kelapa sawit dan peningkatan aktivitas ekspor dan impor.

Sedangkan realisasi belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Riau mencapai Rp13.371,47 miliar atau 46,19 persen terdiridari realisasi belanja pegawai Rp1.488, 10 miliar, belanja barang Rp1.109,51 miliar, belanja modal Rp430,16 miliar, dan belanja sosial Rp13,25 miliar.

Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mengalami penurunan sebesar Rp 495,47 miliar. Penyebabnya adalah rendahnya realisasi belanja barang dan belanja modal.

"Rendahnya realisasi belanja sejalan dengan pagu belanja yang juga lebih rendah dari anggaran yang lalu" lanjut Ismed.

Sedangkan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) hingga triwulan kedua 2022 di Riau mencapai Rp10.330,46 miliar. Dana Bagi Hasil sebesar Rp 2.783,70 miliar, Dana Alokasi Umum sebesar Rp 4.910,85 miliar, Dana Insentif Daerah sebesar Rp 30,95 miliar dan DAK Non Fisik sebesar Rp 1.867,86 miliar.

Realisasi DAK Fisik seluruh pemda lingkup Provinsi Riau sebesar Rp88 45 miliar dari pagu sebesar Rp1.277,05 miliar.

"Kabupaten Rokan Hulu merupakan pemda dengan tingkat penyaluran DAK Fisik tertinggi yaitu 33,56 persen. Sementara Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Pelalawan dan Indragiri Hulu belum ada realisasi sampai dengan triwulan kedua ini," ucapnya.

Disebutkannya, realisasi Dana Desa seluruh Pemda di Riau mencapai Rp648,65 miliar dari pagu sebesar Rp1.400,3 miliar. Kabupaten Rokan Hulu merupakan Pemda dengan tingkat penyaluran Dana Desa tertinggi yaitu mencapai 63,43 persen.

"Sementara Kabupaten Indragiri Hulu yang tingkat penyaluran dana desanya terendah yaitu 39,26 persen," papar Ismed.

Penyaluran Dana BOS untuk seluruh sekolah di seluruh pemda lingkup Provinsi Riau mencapai Rp 893,72 miliar dengan jumlah sekolah sebanyak 10.483 dan jumlah siswa sebanyak 2.383.856.

Tambah Ismed, seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan Provinsi Riau harus dapat mengawal dan memberikan asistensi kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan APBD melalui perannya sebagai Regional Chief Economist (RCE).

"Hal ini agar semua pihak berkoordinasi secara intensif demi peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan pusat dan daerah," pungkasnya.