Siak (ANTARA) - Netherland Kadaster Field atau Badan Pertanahan Negara Belanda bersama Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN Indonesia berkunjung ke Kampung/Desa Muara Kelantan, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan berdiskusi dengan masyarakat.
Kunjungan tersebut bertepatan juga dengan Kegiatan Bupati Siak, Alfedri yakni Bupati Ngantor dan Bekerja di Kampung (Bujang Kampung), Jumat. Dalam kegiatan tersebut dilakukan dialog antara pemerintah dan masyarakat termasuk ikut di dalamnya dua Senior Advisor BPN Belanda tersebut,Eva-Maria Unger dan Rohan Bennett.
"Ada beberapa tantangan terkait lahan di sini, tapi ada cerita bagus juga di sini. Pagi ini di area ini ada punya target 1000 persil dan harus selesai satu bulan. Ini bagus dimana tetangga/sempadan dan masyarakat bisa setuju dan negara punya catatan tentang itu," kata Rohan Bennett.
Namun lanjutnya itu diperoleh tidak sesederhana terlihat, selalu ada tantangan dan perbedaan pandangan. Itu terkait pengelolaan lahan dan area sumber daya alam seperti untuk kegiatan usaha kelapa sawit, pertanian dan perikanan.
"Suatu tantangan unik di sini dari desa yang indah ini, tapi ini juga dihadapi oleh bagian dunia lainnya. Ada solusi dengan bekerja bersama seperti bupati yang datang sekali seminggu ke desa," ujarnya.
Di Belanda kata dia sudah tercatat dan sekarang tinggal diperbaharui oleh pewaris tanah. Namun demikian Belanda kata dia negara kecil dibanding Indonesia yang besar jumlah penduduk dan persil tanahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Siak, Husni Merza mengucapkan terimakasih Kementerian ATR/BPN datang ke Kampung Muara Kelantan sebagai proyek percontohan. Ini akan menjadi saran bagaimana penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
"Kita hadapi masalah, masalah di sini ada juga di tempat lain. Jadi saya sampaikan tadi ke mereka jika bertemu menteri tolong ini disampaikan. Ada masalah Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB), ada lahan gambut ada sertifikasi. Jadi masyarakat yang ingin sertifikasi terhalang PIPIB," ujarnya.
Menurutnya ini masalah antar Kementerian Kehutanan dan ATR BPN mengakibatkan investasi sendat termasuk bagi masyarakat yang ingin berusaha. Apalagi tujuannya untuk kebijakan satu peta agar investasi lancar dan lahan gambut terjaga. "Sekarang malah ada yang sudah sertifikat tapi masuk PIPIB, ini harus diselesaikan dulu," ujarnya
Berita Lainnya
Belanda mengevakuasi 185 orang dalam penerbangan dari Lebanon
05 October 2024 14:16 WIB
Pemerintah Kerajaan Belanda kembali pulangkan ratusan objek budaya Nusantara ke Indonesia
20 September 2024 16:00 WIB
Layanan publik Belanda terhenti imbas gangguan jaringan TI
29 August 2024 10:11 WIB
Tangsi Belanda Siak, dari bangunan tua menjadi tempat wisata
21 August 2024 18:06 WIB
Belanda desak Israel untuk segera lakukan gencatan senjata di Gaza
21 August 2024 10:35 WIB
Angka kebangkrutan perusahaan di Belanda melonjak 43 persen pada 2024
13 August 2024 15:11 WIB
Kerja sama dengan CBI Belanda bantu industri "natural ingredients" Indonesia
12 July 2024 13:45 WIB
Inggris melaju ke final Piala Eropa 2024 setelah kalahkan Belanda 2-1
11 July 2024 11:09 WIB