HUT ke-57 Inhil, ini "PR" penting bagi pemerintah daerah

Tembilahan (ANTARA) - Kabupaten Indragiri Hilir yang berjuluk Negeri Seribu Parit sedang merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-57, Selasa. Meski berstatus sebagai Negeri Hamparan Kelapa Dunia, nyatanya masih banyak persoalan di sektor perkebunanyang masih menjadi PR penting bagi Pemerintah Daerah.

Pada peringatan hari jadi Ke-57 Inhil, Ketua DPRD Inhil, dr Ferryandi mengajak Pemda bersinergi menjemput dan berjuang mendapatkan sumber pendanaan untuk pembangunan dan perbaikan perkebunan kelapa rakyat yang menjadi fundamental perekonomian daerah.

“Karena jika ingin Inhil sejahtera, maka sejahterakan petani nya karena bila produksi hasil kelapa baik maka baik pula lah perekonomian di Indragiri Hilir,” ucap Ferryandi di Tembilahan, Selasa.

Kabupaten Inhil merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Riau, 80 persen masyarakat Inhil bergantung di sektor perkebunan kelapa.

Namun yang menjadi persoalan adalah banyaknya kebun kelapa tua, lahan kritis yang disebabkan intrusi air laut dan hama kumbang sehingga perlu adanya peremajaan, revitalisasi kebun kelapa rakyat serta perbaikan trio tata air.

“Ini perlu perhatian serius demi kesejahteraan masyarakat Inhil,” ujar Ferryandi.

Selain kebun kelapa rakyat, infrastruktur juga menjadi persoalan serius dan harus jadi prioritas bagi pemerintah daerah. Seperti pembangunan ruas jalan Korabaru-Reteh yang masih terbengkalai.

Selanjutnya jembatan Enok yang juga masih terbengkalai sehingga tidak tersambungnya Kecaman Enok ke ke ruas jalan Bagan Jaya-Tanah Merah. Begitu juga dengan Jembatan Sungai Piring yang masih rusak, jembatan Mandah, jembatan sungai empat yang juga terbengkalai serta jembatan-jembatan di wilayah selatan yang merupakan akses pertanian.

Selain itu, ruas jalan di utara yakni Mandah dan arah ke Guntung juga tidak tersambung sama sekali dan terkesan stagnan selama delapan tahun terakhir.

Ferryandi mengatakan, perbaikan kebulan kelapa dan infrastruktur menjadi dua poinpenting untuk menjadi program prioritas demi terbukanya isolasi atau akses darat untuk mendorong peningkatan ekonomi di wilayah utara.

“Kita sadari keterbatasan keuangan daerah, namun ini semua adalah tanggungjawab kita, sehingga perlu inovasi dan kreasi untuk mendapat sumber pendanaan di provinsi ataupun pemerintah pusat,” ucapnya.

Lembaga DPRD lanjutnya, merupakan representasi dari perwakilan masyarakat Inhil, untuk itu ia mendorong OPD terkait agar mempercepat penyerapan anggaran pembangunan yang menjadi prioritas daerah.

“Melalui momentum ini mari kita gesa program dan kegiatan tahun 2022 yang sudah disahkan,” harapnya. (Advertorial)