Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengeluarkan larangan bagi kendaraan dinas di lingkungan setempat menggunakanBahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terutama jenis biosolar.
Hal ini dilakukan guna menyikapi kelangkaan biosolar yang terjadi saat ini, hingga menyebabkan antrean panjang dan kemacetan di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) setempat.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto bahkan mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak menerima bukti pembayaran pengisian BBM menggunakan biosolar, kecuali kendaraan untuk pelayanan umum.
"Mobil plat merah tidak boleh mengisi biosolar, edaran ini sudah kami sampaikan ke OPD agar tidak menerima bukti pembayaran BBM biosolar," kata SF Hariyanto di Pekanbaru, Jumat.
Dikatakan dia, kebijakan ini juga menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM.
Lebih lanjut, SF Hariyanto mengatakan permasalahan kelangkaan biosolar di sejumlah SPBU perlu segera ditindaklanjuti. Apalagi sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadhan, dimana kegiatan angkutan barang sangat tinggi.
"Teknisnya akan dirapatkan lagi nanti kita ajak Forkopimda, dan usulkan saran salah satunya penjagaan polisi di SPBU pengawasan kendaraan," ujarnya.
SF Hariyanto menjelaskan, bahwa rapat bersama PT Pertamina telah digelar kemarin merupakan awal untuk membahas materi yang akan disampaikan dalam rapat lanjutan bersama Gubernur Riau dan Forkopimda Riau guna mengambil langkah kebijakan lebih lanjut.
"Artinya kita sudah membahas, memang terdapat kelangkaan solar, kita lihat di seluruh SPBU ini banyak yang antri," tutupnya.
Pemprov Riau larang kendaraan dinas gunakan BBM bersubsidi
Antrian kendaraan mengisi BBM biosolar di setiap SPBU belakangan jadi pemandangan sehari-hari hingga sebabkan kemacetan, tampak salah satu SBPU Jalan Durian, Pekanbaru. (ANTARA/Vera Lusiana)
