Rengat, (antarariau.com) - Pemerintah kabupaten dan provinsi sepakat secara patungan menyediakan dana sebesar Rp13 Miliar untuk penyelesaian pembangunan Kantor Bupati Indragiri Hulu, Provinsi Riau.
"Direncanakan tahun 2013 pembangunan kantor Bupati Indragiri Hulu mendekati selesai, sebesar Rp13 miliar anggaran yang direncanakan untuk itu. Dana sharing sebesar Rp7 Miliar dari APBD Inhu dan sisanya Rp6 Miliar dari APBD Propinsi," kata Kepala Dinas PU Kimpraswil Inhu H Asmara HK, Jumat (18/1) di Rengat.
Dikatakannya, kelanjutan pembangunan kantor Bupati Inhu ini diperkirakan menelan biaya puluhan miliar lagi hingga selesai seratus persen, namun untuk tahun 2013 ini dianggarkan sebesar Rp13 miliar terdiri dari APBD Inhu dan APBD Propinsi.
Dana shering tahun 2013 juga diprediksi belum bisa menyelesaikan pembangunan bertingkat empat tersebut, maka ditahun 2014 akan dianggarkan kembali hingga tuntas seratus persen.
"Anggaran itu merupakan dana shering dengan APBD Riau. Dimana Pemrov ikut membantu pembangunan kantor Bupati empat lantai ini, karena pembangunan dengan anggaran APBD Inhu tidak memungkinkan. Pemkab Inhu memprogramkan dengan sistim bertahap," ucapnya.
Untuk menuntaskan gedung ini diprediksi masih dibutuhkan dana sekitar Rp7 Miliar lagi. Maka tahun 2014 mendatang tetap akan dialokasikan dana untuk menuntaskannya. Sejak dianggarkan beberapa tahun lalu, sampai bisa tuntas kantor Bupati empat lantai itu butuh dana sebesar Rp40 M.
Wakil Bupati Indragiri Hulu H Harman Harmani menambahkan, kantor Bupati Inhu empat lantai dibelakang kantor Bupati Inhu saat ini memang masih dikerjakan, sesuai MOU yang telah disepakati. Ia berharap kantor ini bisa tuntas sesuai dengan rencana awal, yaitu 2014. Sehingga bisa digunakan dan ditempati secepatanya.
"Seluruh Bagian di Setdakab Inhu bisa berkantor di kantor tersebut dan tidak terpisah lagi," tegasnya.
Menanggapai kontraktor pelaksana sebelumnya yang banyak mendapat sorotan, menurut Wakil bupati, perlu disesuaikan dengan aturan yang ada. Jika memang sebelum ada masalah, sebaiknya dikerjakan oleh kontrakor lain, guna meminimalisir kontroversi yang sempat berkembang.
"Nampaknya semua berharap ada rekanan lain yang mesti menyelesaikan pembangunan kantor bupati ini, maka untuk meminimalisir polemik sebaiknya diganti, namun sesuai dengan aturan yang ada," jelasnya.
Jika pembangunan kantor bupati ini selesai maka kedepan pelayanan kepada masyarakat akan lebih mudah dan para pegawai akan dapat bekerja dengan kinerja yang lebih baik, karena berada dalam satu kantor yang telah disesuaikan.
Wakil Ketua DPRD Inhu H Zaharman Kaz, dan anggota DPRD Inhu Suharto SH, dan Arifudin Ahalik mendukung penuntasan pembangunan kantor Bupati empat lantai. Dengan catatan kontraktor pelaksana harus lebih bonavit lagi.
"Kantor bupati mesti diselesaikan, namun sebaiknya dikerjakan oleh kontraktor yang lebih mapan, lebih matang dan tidak pernah ada masyalah," pintanya.
Aripudin Ahalik juga mengatakan, sebaiknya penyelesaian pembangunan kantor Bupati Indragiri Hulu dikerjakan oleh kontraktor yang bermodal, sehingga tidak bermasyalah seperti sekarang ini. Karena ini untuk kepentingan masyarakat Indragiri Hulu.
"Saya berharap pihak LPSE dan Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Inhu menyikapinya," ucapnya.
