Jakarta (ANTARA) - Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo menilai paket stimulus ekonomi Juni-Juli 2025 dapat mendorong daya beli masyarakat apabila direalisasikan tepat sasaran dan cepat, agar efeknya segera terasa.
“Pemerintah bisa mempercepat realisasi belanja sosial dan subsidi langsung kepada masyarakat,” kata Banjaran saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.
Di samping itu, menurutnya, komunikasi pemerintah yang jelas juga penting untuk menjaga psikologi konsumsi masyarakat melalui narasi positif.
Dihubungi secara terpisah, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI Teuku Riefky menilai bahwa paket stimulus ekonomi yang baru diluncurkan pemerintah memang dapat menjaga daya beli masyarakat.
Akan tetapi, ia menggarisbawahi dampak stimulus tersebut terutama hanya dirasakan masyarakat miskin dan rentan.
Sementara pada masyarakat kelas menengah, isu daya beli masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan.
“Untuk masyarakat menengah ke atas memang mereka perlu peningkatan daya beli. Bagaimana caranya? Penciptaan lapangan kerja. Ini yang memang belum terjadi ke depannya,” kata Riefky.
Pemerintah juga dinilai perlu menjalankan pendekatan berkelanjutan yang dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru serta memperbaiki iklim investasi dan mendorong efisiensi logistik. Hal ini disampaikan oleh Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin.
Menurut Wijayanto, paket stimulus ekonomi pemerintah menggunakan pendekatan yang bersifat sementara.
Pendekatan ini dinilai cenderung tidak efisien secara fiskal dan tidak berkelanjutan karena bersifat konsumtif, sehingga ekonomi akan melambat jika insentif dihentikan.
Pendekatan berkelanjutan yang dapat dilakukan pemerintah misalnya dengan memperbanyak program proyek padat karya dalam lingkup Kementerian Pekerjaan Umum (PU), meningkatkan insentif subsidi bunga pembelian rumah melalui KPR bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan menengah, insentif modal kerja bagi petani dan nelayan, dan sebagainya.
Sebelumnya pada Senin (2/6), pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi selama Juni hingga Juli 2025 dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp24,44 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa tujuan diberikannya insentif ini adalah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025 mendekati 5 persen.
Menkeu juga berharap seluruh stimulus dari pemerintah dapat menjaga konsumsi rumah tangga di tengah potensi perlambatan ekonomi global, sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Adapun paket stimulus ini antara lain, pertama, diskon transportasi yang terdiri dari diskon tiket kereta sebesar 30 persen, diskon tiket angkutan laut sebesar 50 persen, dan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat sebesar 6 persen.
Kedua, diskon tarif tol sebesar 20 persen dengan target penerima 110 juta pengendara selama libur sekolah pada Juni hingga Juli 2025.
Ketiga, dukungan kepada kelompok paling rentan dan miskin melalui penebalan bantuan sosial dengan memberikan tambahan bantuan kartu sembako senilai Rp200.000 per bulan dan bantuan pangan berupa beras sebesar 10 kg per bulan.
Bantuan tersebut diberikan kepada 18,3 juta kelompok penerima manfaat (KPM) selama bulan Juni-Juli 2025 dan disalurkan satu kali di bulan Juni 2025.
Keempat, bantuan subsidi upah senilai Rp300.000 per bulan kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji kurang dari Rp3,5 juta per bulan atau di bawah upah minimum provinsi/kabupaten/kota.
Fasilitas tersebut juga diberikan kepada 288.000 guru honorer pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan 277.000 guru honorer pada Kementerian Agama.
Serta kelima, pemerintah akan memperpanjang diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar 50 persen bagi 2,7 juta pekerja di 6 subsektor industri padat karya selama 6 bulan.
Baca juga: Pemerintah kucurkan stimulus ekonomi Rp24,44 triliun jaga daya beli masyarakat
Baca juga: Menko Airlangga sebut surplus perdagangan RI berikan stimulus bagi dunia usaha
