Riau Ekspor Bahan Mentah, Chatib: Itu Gaya VOC

Pekanbaru, (antarariau.com) - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Chatib Basri meminta pemerintah daerah di Provinsi Riau untuk mulai meningkatkan nilai jual komoditas, dan mulai menghentikan ekspor bahan mentah.

"Indonesia, khususnya Riau, tidak bisa terus menerus impor bahan baku, mentah. Itu gaya penjajah VOC, cuma ekspor minyak sawit dan minyak mentah saja," kata Chatib Basri dalam dialog "Peningkatan Iklim Investasi Dalam Menyongsong ASEAN Economic Community 2015", di Pekanbaru, Rabu.

Menurut dia, kebiasaan Indonesia mengekspor bahan baku memang tidak bisa langsung dihilangkan, namun bisa dilakukan secara gradual dengan perencanaan. Hal itu perlu disadari karena banyak negara-negara asing sengaja membuat kebijakan tarif impor bahan mentah semurah mungkin, agar Indonesia terus mengekspor dan produk olahannya dijual kembali ke Indonesia.

"Kita jangan mau terus menjadi pasar produk asing," katanya.

Ia menyadari banyak kendala untuk berinvestasi di daerah, seperti di Riau yang paling utama adalah masalah infrastruktur jalan. Karena itu, Chatib berjanji akan mendukung rencana pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai dengan mencarikan investor untuk menanamkan modal.

"Saya akan carikan investor untuk tol, tapi iklim investasi juga harus dijaga," katanya.

Wakil Gubernur Riau HR. Mambang Mit dalam kesempatan itu menyampaikan enam masalah utama dalam berinvestasi di Riau. Ia mengakui masalah utama adalah infrastruktur berupa jalan, fasilitas air bersih, kelistrikan dan pembuangan limbah.

Namun, ia optimis rencana pembangunan tol Pekanbaru-Dumai akan sangat membantu mempermudah investasi daerah sehingga butuh dukungan dari pemerintah pusat.

"Saya sadari kalau infrastruktur tak dibenahi maka akan mengakibatkan stagnasi dalam berinvestasi," ujarnya.

Selain itu, kendala lainnya adalah belum kunjung selesainya pengesahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau di Kementerian Kehutanan. Kendala itu berbuntut pada masalah lainnya, yakni konflik sengketa lahan dengan masyarakat.

Masalah lainnya adalah lambannya proses perizinan dan minimnya kelengkapan data dan studi proyek investasi. Selain itu, rencana pemerintah untuk membuat kawasan industri terpadu dan kawasan ekonomi khusus belum fokus dibahas.

"Saya bicara yang jelek-jeleknya sajalah, dengan harapan ada solusi bersama dan yang bagus akan datang menyusul," kata Mambang Mit.