DPR nyatakan pemerintah harus maksimal distribusikan bansos

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyatakan pemerintah harus maksimal dalam rangka pendistribusian bantuan sosial (bansos) setelah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 diperpanjang hingga 9 Agustus mendatang.

"Pemerintah harus lebih maksimal dalam mendistribusikan bantuan sosial. Saya melihatnya belum maksimal. Program rutin bansos saja, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum tersalurkan dengan baik," kata Ace dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Kejari Tangerang tangkap dua orang pelaku pungli bansos senilai Rp3,5 miliar

Apalagi, lanjutnya, program-program yang ditujukan sebagai jaring pengaman sosial dari dampak PPKM ini, seperti BST (Bantuan Sosial Tunai) jumlah penerimanya jauh lebih banyak.

Dia menjelaskan program PKH hingga Juli 2021 terealisasi Rp5,15 triliun bagi 7,44 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Padahal, target penerima bantuan PKH mencapai 10 juta KPM, di samping Kartu Sembako yang pada Juli 2021 terealisasi Rp 9,4 triliun untuk 15,67 juta KPM dengan jumlah KPM sebanyak 18 juta.

Jadi program reguler saja belum tersalurkan secara maksimal, apalagi program baru, seperti BST, ujar Ace.

Menurut Ace, proses penyaluran program PKH sesungguhnya cukup jelas karena langsung ke rekening yang dimiliki KPM yang ditransfer oleh Himbara (Himpunan Bank-Bank Negara). Dia mengatakan seharusnya hal itu membuat tidak ada kendala untuk menyalurkannya secara langsung kepada masyarakat.

Demikian juga dengan program Kartu Sembako atau BPNT yang merupakan program rutin Kementerian Sosial (Kemensos) di mana ada atau tidak ada pandemi COVID-19, menurut Ace program itu seharusnya bisa berjalan dengan maksimal.

"Apalagi di saat pandemi seharusnya program ini dapat membantu masyarakat dengan penerima yang lebih luas," ujarnya.

Baca juga: Ganjar diceritakan semrawutnya bansos di Klaten

Tidak hanya fokus di bansos, politisi Partai Golkar itu juga menyoroti vaksinasi COVID-19. Dia meminta pemerintah harus mencari terobosan agar vaksinasi COVID-19 bisa dilakukan tanpa terkendala akibat akses masyarakat untuk mendapatkan vaksin.

Jika diperlukan, Ace menyarankan agar di berbagai tempat-tempat berkumpulnya warga, seperti pusat perbelanjaan, pasar, rumah ibadah, balai warga, dan lain-lain dapat disediakan tempat vaksinasi agar bisa terjangkau masyarakat, yang juga harus disertai petugas vaksinator sesuai dengan ketentuan medis.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang penyesuaian PPKM level 4 mulai 3 sampai 9 Agustus 2021 pada Senin (2/8). Perpanjangan itu dilakukan dengan penyesuaian aktivitas mobilitas masyarakat sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Baca juga: DPR dorong agar warga berani lapor penyelewengan bansos

Ace mengatakan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan evaluasi secara menyeluruh atas kebijakan PPKM yang didasarkan pada penilaian tertentu seperti konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan dan persentase Bed Occupancy Rate (BOR) alias tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit, hal itu dia nilai masih belum aman.

"Penilaian atas berbagai indikator di atas memang masih belum aman walaupun sudah ada perbaikan," katanya.

Dia menyebut bahwa masyarakat harus tetap didorong untuk melakukan pengetatan mobilitas, disiplin protokol kesehatan serta upaya testing, tracking dan treatment harus terus digencarkan sehingga dapat mendeteksi penyebaran COVID-19 terutama di luar Jawa.

Baca juga: Tersangka korupsi pengadaan bansos di Bandung Barat segera jalani disidang