Banjir akibat hujan deras dan naiknya air laut atau pasang keling di Kota Dumai, Provinsi Riau, semakin parah. Ribuan rumah di tiga kecamatan terendam, dan ratusan warga dikabarkan mengungsi pada Kamis (22/9).
Seorang pemuka masyarakat di Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Barat, Alihandra, mengatakan ada sekitar 500-an rumah yang terendam banjir dengan ketinggian air rata-rata setengah meter hingga satu meter.
Akibatnya kata dia seratus warga di sekitar Jalan Meranti, Seiteras, Meranti Laut dan Jalan Nelayan Laut, mengungsi ke rumah tetangga atau saudara mereka yang tidak terkena banjir.
"Kami berharap banjir ini segera berakhir, tentunya dengan bantuan usaha pemerintah. Bagaimana caranya, pemerintah harus bisa bersiasat agar air mengering," ujarnya.
Warga lainnya di Kecamatan Sungai Sembilan, Ali, mengabarkan, lebih dari seribuan rumah di empat kelurahan meliputi Kelurahan Lubuk Gaung, Batu Teritip, Tanjung Penyebal dan Kelurahan Basilam Baru juga turut terendam dengan ketinggian air hingga melebihi setengah meter.
"Malahan di sejumlah wilayah di Kelurahan Tanjung Penyebal warga terpaksa menggunakan sampan untuk ke luar rumah," katanya.
Selain melanda Kecamatan Dumai Barat dan Sungai Sembilan, banjir juga melanda sebagian wilayah di Kecamatan Dumai Timur.
Sebagian warga mengaku kecewa dengan pemerintah daerah yang terkesan lambat dalam penanganan bencana serta menyalurkan bantuan korban bencana banjir.
"Samuanya sekarang belum ada kepastian, terutama mengenai upaya pemerintah dalam mengatasi masalah banjir ini. Bantuan pun sampai sekarang belum kami terima," kata Zulkarnain, seorang Ketua Rukun Tetangga (RT) 02 Kelurahan Ratu Sima, Dumai Barat.
Penangan Serius
Wali Kota Dumai H Khairul Anwar menilai persoalan banjir di Dumai saat ini sudah sangat kompleks dan butuh penanganan yang serius, namun bertahap.
Penyebabnya kata Khairul selain persoalan tumpukan sampah yang menutup aliran parit atau saluran air, juga karena pembangunan drainase yang buruk dan salah tanpa memperhatikan demografi lingkungan.
Menurut Khairul, Kota Dumai dengan kondisi demografi yang menyerupai kuali merupakan daerah rawan banjir, maka itu untuk penanganannya perlu pengerjaan sistematis yang terpadu karena musibah banjir di Dumai tidak saja disebabkan air hujan namun juga bisa disebabkan oleh pasang keling atau naiknya air laut ke daratan sisi pantai.
Makanya kata Khairul semua aspek perlu diperhitungkan, karena demografi Dumai memang merupakan daerah rawan banjir, untuk itu penangannya juga tidak bisa setengah-setengah tapi harus terencana secara matang dan sistematis.
"Sejauh ini kita sudah minta Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk mendesain gambar pembangunan drainase yang sistematis," kata wakot.
Terkait dengan desain teknis pembangunan drainase ini, Khairul menginstruksikan Dinas PU agar menyiapkan rancangan sistematis penanganan banjir dengan memperhatikan konstruksi fisik, baik kelebaran dan kedalaman drainase serta dilengkapi dengan beberapa pintu klep pencegah air.
Penanganan banjir ini, kata Wako, sangat membutuhkan biaya yang besar dan rencana pembangunan yang matang serta dilakukan secara bertahap.
Setelah Detail Enginering Desain (DED) ini selesai disusun, ucap Khairul, maka selanjutnya akan diusulkan pembangunannya melalui pembiayaan APBN dan APBD Provinsi Riau.
Setelah DED ini rampung dan ditenderkan, kata dia, ke depan untuk pembangunan akan diusulkan pembiayaannya melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Riau.
"Masyarakat yang terkena dampak banjir, kami harapkan bersabar dan berpartisipasi aktif mengendalikan sampah dan gotong royong membersihkan lingkungan masing-masing," ujarnya.
Dianggarkan
Kepala Dinas PU kota Dumai H Zulkifli Said mengatakan pihaknya telah mengajukan anggaran penangan banjir dengan upaya pengalokasian dana yakni sebesar Rp799 juta.
Anggaran tersebut kata dia diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni milik Pemerintah Kota Dumai tahun anggaran 2011 yang nantinya untuk pembuatan Masterplan Detail Enginering Desain (DED) tentang pengendalian banjir di Kota Dumai.
"Kami sudah mengajukan dana sebesar Rp799 juta untuk pengendalian banjir, mudah-mudahan akan segera terealisasi," kata Zulkilfi Said
Dia menjelaskan, dana tersebut nantinya akan ada pembagian, di mana Rp399 juta akan digunakan untuk membuat desain pintu air (klep) di pembuangan akhir (laut). "Sementara sekitar Rp400 juta akan dialokasikan untuk pembangunan drainase di Kota Dumai," katanya.
Setelah itu, kata dia, proses pembuatan DED akan segera diajukan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan alokasi dana APBN guna pekerjaan fisiknya.
"Apa yang kami perjuangkan ini adalah demi kepentingan publik, karna APBD Pemkot Dumai tidak akan cukup untuk membiayai proyek itu," ujarnya.
Upaya Paksa
Sementara itu menurut Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Dumai, Basri, untuk mengatasi permasalahan banjir yang saat ini melanda sebagian besar Kota Dumai, sangat perlu upaya paksa.
Upaya paksa yang dimaksud yakni dengan melakukan tindakan cepat tanpa harus perundingan atau koordinasi banyak pihak yang pastinya akan memakan waktu panjang.
"Masyarakat butuh penanganan cepat, jadi harus ada upaya paksa seperti dalam pelurusan sistem saluran air baik kanal maupun sungai.
Jika harus memakan atau justru membelah lahan konsesi perusahaan baik milik Pertamina maupun Chevron atau PT Dock sebaiknya lakukan saja. Setelah terealisasi dan banjir terbukti dapat teratasi, baru koordinasi di belakang hari," kata dia.
Upaya ini menurut Basri yang dinamakan upaya paksa, dan ini tidak melanggar peraturan yang ada bahkan sesuai dengan amanah Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.
"Jika telah terjadi suatu bencana yang menyebabkan timbulnya kerugian materil dan korban banyak warga, maka pemerintah sepantasnya melakukan penanganan yang cepat dan tepat," katanya.
Banjir yang melanda Dumai sejak tiga hari terakhir menurut Basri merupakan sebuah bencana rutin.
"Ratusan atau bahkan ribuan rumah terendam akibat naiknya air laut atau pasang keling. Ditambah lagi hujan deras yang turun dalam satu minggu terakhir secara berturut-turut," ujarnya.
Untuk mengatasinya, kata dia, mengutip para pemuka atau sesepuh warga di Kota Dumai, seluruh kanal atau saluran air termasuk sungai dan anak sungai yang membelah Kota Dumai harus ditata ulang.
"Tidak cukup hanya membangun pintu air, tapi juga harus ada perbaikan pada sisi jalur lintasan saluran air. Jangan lagi ada saluran air atau sungai yang berkelok-kelok. Semuanya sebaiknya diperlurus," kata Basri.
Dengan dilakukan penataan demikian, menurut diaa, banjir yang selalu menghantui sarga Dumai akan dapat teratasi dengan cepat.
"Jangan lagi ada sesuatu hal pengganjal untuk mengatasi masalah klasik ini. Jika dalam perbaikan tatanan saluran air nantinya memakan sebagian lahan perusahaan, lanjutkan saja, jangan lagi menunggu koordinasi yang memakan waktu lama," kata Basri.
Banjir Dumai Makin Parah
