Hadapi Pilkada 2020, Plt Ketum PPP tegaskan politik tanpa mahar

Pekanbaru (ANTARA) - Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Soharso Monoarfa memberikan pembekalan kepada anggota DPRD terpilih beserta seluruh kader PPP se-Riau.

Musyawarah kerja wilayah yang berlangsung di sebuah hotel di Kota Pekanbaru, Minggu. Acara itu juga dihadiri Gubernur Riau Syamsuar serta Plt Ketua DPW PPP Riau Mursini yang juga merupakan Bupati Kuantan Singingi.

Di hadapan seluruh kader, Soharso menekankan prinsip politik tanpa mahar untuk mengantisipasi pelanggaran Pilkada yang diselenggarakan pada 2020.

"Tidak ada mahar. Kepada kader ini kita tegaskan," ucap Soharso yang juga menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju itu.

Khusus untuk Pilkada di Riau, dia menyampaikan strategi yang harus diperkuat PPP agar dapat memenangiPilkada 2020 di sembilan kabupaten/kota di Riau.

"Selama kader kita mampu untuk maju Pilkada maka akan kita dorong. Jika pun kita ingin meminang dari eksternal partai, kita lakukan itu, selama itu potensial untuk membesarkan partai kita," ujarnya.

Dia juga menjelaskan eksistensi partai tersebut dalam pemilu 2019 ini. Pada pemilu 2024 ditargetkan perolehan suara PPP harus mencapai 10 juta suara.

"PPP masih eksis terbukti lolos dalam Pemilu lalu dengan raupan suara sebanyak 6,4 juta suara (4,25 persen) yang mengantarkan 19 orang kader kita duduk sebagai anggota DPR RI," ucapnya.

"Kalau sekarang 6,4 juta suara saya berharap pada 2024 naiknya mencapai

10 juta dengan prediksi 40 kursi di DPR RI," sambungnya.

Meski hasil pemilu 2019 ini, menempatkan partai berlambang Ka'bah tersebut di urutan terakhir perolehan kursi di parlemen. Namun, PPP masih dapat mengisi kursi pimpinan komisi masih ada.

"Salah satunya yakni Komisi II, kita juga mendapat kursi wakil Ketua komisi yang memiliki ruang lingkup kerja di bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Termasuk KPU, Bawasluyang menjadi mitra kerjanya," ucapnya.

Dengan terpilihnya kader terbaik PPP duduk di komisi tersebut, maka sejumlah evaluasi penyelenggaraan pemilu harus dilakukan.

"Pertama harus mengevaluasi dulu sistem pemilu yang ada sekarang. Setiap pemilu sudah melakukan revisi terhadap UU, artinya kita sudah mencoba segala sistem jadi harus sampai pada satu sistem yang pas dan cocok, itu yang saya kira hampir semua partai politik sudah berpikir ke arah sana. Ke depannya supaya representasi suara mendekati 100 persen," ucapnya.