Pekanbaru, (Antarariau.com) - Panitia Khusus Raperda perubahan kedua atas Perda Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah DPRD Riau menyepakati penurunan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari 10 persen ditetapkan menjadi lima persen.
"Kita sudah menetapkan pajaknya. Khusus, untuk Pertalite, jika turun lima persen harga jualnya nanti berkisar Rp7.750," kata Ketua Pansus Erizal Muluk usai rapat finalisasi di Gedung DPRD Riau, Senin.
Politisi Golkar Riau tersebut mengatakan dengan besaran PBBKB yang telah ditetapkan, harga Pertalite di Riau akan sama dengan provinsi tetangga. Meskipun nantinya daerah lain akan ada perubahan PBBKB, namun di Riau tetap mengunci pada persentase lima persen.
Pihaknya telah menyerahkan kesepakatan hasil kerja pansus kepada Pimpinan Dewan, selanjutnya hasil tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Riau untuk mendapat persetujuan seluruh anggota Dewan.
"Sudah kita serahkan ke Pimpinan (Dewan).Pansus sepakat, bahwa minimal pajak lima persen. Perpres juga minimal ditetapkan (lima persen). Kita ingin besaran PBBKB di Riau sama dengan daerah-daerah provinsi tetangga, tinggal paripurna saja," sebut Legislator asal Pekanbaru itu.
Meski begitu, Rapat Paripurna DPRD Riau dengan agenda Pengesahan Raperda tentang Perubahan kedua atas Perda Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang dijadwalkan digelar Senin siang, urung dilaksanakan. Paripurna tersebut diketahui diundur hingga Kamis (29/3) mendatang.
Ia mengaku tidak mengetahui alasan pengunduran rapat paripurna. Namun pihaknya optimis pada Kamis nanti, hasil kerja pansus dapat disahkan karena semua fraksi dalam rapat finalisasi tadi telah menyetujui untuk merevisi Perda Pajak Daerah itu.
Dikatakannya, tugas pansus hanya untuk menetapkan PBBKB untuk wilayah Riau. Persoalan harga dasar Pertalite kembali naik sejak 24 Maret 2018 lalu, itu merupakan kebijakan nasional dan bukan domain DPRD Riau.
"Tugas pansus hanya untuk menetapkan PBBKB Riau. Untuk pendapatan daerah, kenaikan harga dasar Pertalite itu secara nasional bukan di kita saja, naik seluruh provinsi (di Indonesia)," sebutnya. ***3***
Berita Lainnya
Pendapatan BUMD belum maksimal, DPRD Siak bentuk pansus
07 June 2024 8:58 WIB
DPRD Riau terima kunjungan Pansus DPRD Kepri
14 May 2024 13:47 WIB
Terkait LKPJ, Pansus DPRD Bengkails hearing dengan DPRD Provinsi Riau
02 April 2023 19:10 WIB
Pansus LKPJ DPRD Bengkalis rapat bersama OPD
27 March 2023 22:25 WIB
Demo desak DPRD Riau bentuk pansus usut kecelakaan kerja Blok Rokan sempat memanas
16 March 2023 15:47 WIB
Buntut kecelakaan kerja beruntun di Blok Rokan, DPRD Riau bentuk Pansus
01 March 2023 20:07 WIB
Pansus DPRD Riau desak rekomendasi konflik lahan segera ditindaklanjuti
14 November 2022 12:58 WIB
Pansus DPRD Riau gesa Ranperda pengelolaan hutan
11 November 2022 17:38 WIB