Pekanbaru (Antarariau.com) - Beragam pendapat terkait dengan evaluasi 3 tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla di bidang perekonomian, pendidikan, dan lainnya.
Soal dua pertiga bagian sejumlah proyek yang dibangun dalam kurun waktu itu masih terkonsentrasi di Pulau Jawa juga jadi perhatian sejumlah pengamat.
Dimaklumi saja, selama 3 tahun, tentunya masih ada target-target yang belum terlaksana. Oleh karena itu, dibutuhkan terobosan dan upaya semua pihak untuk beri dukungan.
Ekonom Universitas Andalas Prof. Dr. Elfindri menyebutkan pembangunan infrastruktur ada yang jalan dan ada pula yang masih terseok-seok. Begitu pula, sektor perumahan, penyediaan sarana dan prasarana umum lainnya, serta air bersih.
Ia mengatakan bahwa pemerataan tampaknya sudah membaik. Akan tetapi, antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa masih ada masalah. Angka kemiskinan justru tidak banyak membaik. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok kaya lebih banyak merasakan pembangunan infastruktur daripada kelompok miskin dan petani.
Dilemanya pengembangan SDM justru masih jalan di tempat, dan belum jelas programnya bagaimana memperbaiki mutu pendidikan, katanya.
Menurut Elfindri, infrastruktur tidak hanya dilihat dari kinerja pembangunan sektor perumahan dan sanitasi lingkungan, tetapi juga harus dipertimbangkan infrastruktur sosial dan fasilitas kesehatan. Untuk program noninfrastruktur jalan, masih jauh dari yang diharapkan.
Memang benar banyak studi yang menunjukkan bahwa infrastruktur positif untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Namun, juga berpengaruh terhadap ketimpangan, seperti di daerah terpencil yang pembangunan infrastrukturnya belum terjangkau maksimal.
Banyak persoalan yang harus mendapatkan penyelesaiaannya, khususnya di daerah terpencil. Masyarakat juga berharap adanya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di samping pembangunan infrastruktur.
Belum maksimalnya tempat sandar kapal di Pelabuhan Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, misalnya. Hal ini perlu pembenahan agar masyarakat di sana cepat mendapatkan bahan kebutuhan pangan, papan, dan lainnya.
Sesungguhnya memang pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, juga perlu melibatkan masyarakat secara bergotong royong. Aneka program fisik jangan sampai bocor anggaran, serta kualitas tetap harus terjaga.
Menurut dia, yang kasihan adalah Kementerian Keuangan, mencari dana untuk pembangunan berbagai proyek infrastuktur. Diakui memang masih terjadi kualitas pengerjaan fisik proyek rendah dan penyebabnya masih dipicu oleh kebijakan pembangunan yang mengalami kebocoran hingga berlanjut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Oleh karena itu, harus saling terbuka. Di sisi lain, masyarakat harus juga mengontrol pelaksanaan proyek itu. Jika ditemukan penyimpangan, masyarakat harus berani mengadukannya pada aparat penegak hukum, lebih hanya untuk mendorong percepatan pelaksanaan proyek yang tepat waktu dan berkualitas.
Ia menyayangkan kasus "mark up" dalam pembangunan proyek masih tetap terjadi. Jika proyek-proyek tersebut masih saja terus dibajak sebesar 10 hingga 15 persen untuk kepentingan kelompok, bagaimana mungkin bangunan akan berkualitas?
Banyak memang yang sudah diproses hukum meski masih banyak juga yang belum tertangkap. Semua pihak sudah seharusnya berkomitmen agar jangan sampai terulang lagi kasus yang sama, apalagi dalam sisa 2 tahun anggaran Pemerintah RI dengan targetnya mau mengerjakan apalagi?
Keterlibatan semua pihak cukup bagus seperti telah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan saat menyelesaikan persoalan pembebasan tanah, katanya.
Pemerhati masalah ekonomi dari Universitas Andalas Benny Dwika Leo Nanda berpendapat bahwa Pemerintah terkesan mengabaikan pembangunan ekonomi dalam negeri. Banyak sektor ekonomi yang belum maksimal diurus. Perusahaan alami kemunduran, relokasi, dan banyak tutup, atau bangkrut yang terindikasi muncul sejak 2014.
Akibatnya, kata dia, sebagian penduduk Indonesia kehilangan pekerjaan dan/atau mengalihkan profesi ke bidang lain yang jelas tidak lebih baik daripada pekerjaan sebelumnya.
Mirisnya pembangunan infrastruktur yang dibangun pemerintah saat ini hasilnya hanya dalam jangka panjang. Sementara itu, pembangunan dengan dana asing masih belum maksimal menggerakkan ekonomi dalam negeri.
Hal ini, katanya lagi, terlihat dari rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kisaran 5, dan inflasi di bawah 4 persen dalam 3 tahun terakhir.
Mirisnya, masyarakat cenderung menyimpan uang di bank dan/atau membeli emas, sedangkan konsumsi masyarakat masih relatif sangat rendah, atau berbanding terbalik dengan masa pemerintahan sebelumnya. Tentunya masyarakat melakukan efisiensi dalam mengelola keuangan mereka, dan mencari alternatif yang membutuhkan biaya terkecil dalam kemenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
Seharusnya Pemerintah lebih memperhatikan produksi dalam negeri, merangsang konsumsi masyarakat yang lebih besar, menghasilkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang, dan mengembangkan sistem ekonomi baru, serta menyediakan lapangan pekerjaan baru yang bertranformasi dengan berkembangnya teknologi.
Sementara itu, dalam suatu kesempatan Menko Darmin Nasution justru menegaskan bahwa ekonomi Indonesia terus menunjukkan perbaikan yang menggembirakan. Hal itu ditunjukkan dari berbagai indikator ekonomi, antara lain, kemiskinan yang menurun, pertumbuh ekonomi yang stabil, inflasi terkendali, ketimpangan pendapatan menurun, dan pengangguran yang juga menurun.
Darmin Nasution dalam paparan 3 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, baru-baru ini, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tadinya melambat, kini berbalik lebih cepat lagi. Dia beharap bergerak ke 5,2 persen, syukur-syukur lebih sedikit.
fondasi ekonomi, lanjut Darmin, sangat bagus. Hal ini jadi modal dasar bagi perekonomian ke depan. Terlebih, dari sisi infrakstruktur, kini sudah merata di seluruh Indonesia.
Dari sisi inflasi, kata Darmin, pemerintah berhasil mengelola dengan baik. Sejarah ekonomi Indonesia, sebelum krisis 1998, inflasi selalu double digit. Setelah krisis eknomi, inflasi pelan-pelan menurun. Selama 3 tahun terakhir, selalu di bawah 4 persen, katanya.
Darmin merasa optimistis inflasi akan terus menurun hingga 3,5 persen plus minus 1.
Pada pemerintahan mendatang, bila terus terjaga, bisa jadi 3 persen, lalu 2 persen plus minus 1. Saat itu, Indonesia bisa sejajar dengan negara maju yang lain.
Menyigi Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK
