Berikut Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Riau

id berikut strategi, penanggulangan kemiskinan, daerah di riau

Berikut Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Riau

Pekanbaru, (Antarariau) - Tim Advokasi Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menemukan strategi untuk daerah Provinsi Riau, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai dampak dari berat beban ekonomi.

"Dalam program penanggulangan kemiskinan ada beberapa strategi yang perlu diambil seperti mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat," kata M. Arif Tasyrif, SP. M.SE. selaku Kepala Unit Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dalam laporan modulnya, diterima Antara, Kamis

Laporan modul yang membahas tentang strategi penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Riau tersebut dimuat DR. Azharuddin selaku Ketua Tim Teknis TKPK Provinsi Riau, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau.

Menurut M. Arif Tasyrif, SP. M.SE. selaku Kepala Unit Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Provinsi Riau telah menyusun strategi SPKD tahun 2016-2018 sebagai dokumen perencanaan kondisi yang sekaligus bisa menggambarkan tingkat kerentanan kemiskinan di daerah Provinsi Riau.

Adapun upaya menuntaskan kemiskinan ada beberapa bagian yang lebih mendalam melalui strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dengan sasaran mengurangi beban masyarakat miskin melalui program terpadu berbasis keluarga.

Selain meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, juga mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil serta meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Muhammad Arif Tasrif dari Tim Advokasi Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyebutkan, Riau

merupakan salah satu dari beberapa provinsi di Indonesia yang mengalami persentase peningaktan jumlah penduduk miskin 2015.

Sejunmlah provinsi yang mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin 2015 itu yakni Aceh, Sumatra utara, Jambi, Sumatra selatan dan Bengkulu, Jawa Barat, Banten, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan Maluku