Bagansiapiapi, Rohil (Antarariau.com) - DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Riau menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2014 yang telah disampaikan Bupati di ruangan paripurna DPRD Rohil Jalan Merdeka, Bagansiapiapi, Selasa (1/9).
Dalam paripurna tersebut dihadiri 34 anggota DPRD namun karena telah dianggap kuorum selanjutnya paripurna bisa dilaksanakan.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Nasrudin Hasan didampingi Wakil Ketua Jamiludin dan dihadiri Bupati Rohil H. Suyatno, Plt Sekda Surya Arfan serta sejumlah kepala dinas, badan dan kantor dilingkungan Pemkab Rohil.
"Paripurna penyampaian pandangan umum fraksi ini merupakan lanjutan dari pengajuan ranperda LPP yang telah disampaikan Bupati beberapa waktu lalu. Dimana untuk ranperda yang akan dibahas adalah rancangan Kebijakan Umum Plafon Anggaran (KUPA) PPAS perubahan APBD 2015, ranperda LPP tahun anggaran 2014 serta ranperda Perubahan APBD 2015 yang diharapkan segera rampung karena memang berdampak pada tingkat kesejahteraan bagi masyarakat," kata Nasrudin Hasan.
Penyerapan anggaran menurut Nasrudin merupakan persoalan yang berimbas langsung pada ekonomi dan seharusnya bisa lebih optimal karena memang anggaran daerah yang ada terus meningkat.
Namun memang untuk penyerapan anggaran ada rasa kekhawatiran dari pengguna anggaran akan konsekuensi hukum terkait dengan penggunaan anggaran, karena itu seharusnya kegiatan yang dijalankan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta akutabilitas.
Masih kata Nasrudin, memasuki reses masa sidang II 2015 ini begitu banyak usulan masyarakat untuk peningkatan pembangunan infrastruktur jalan, kesehatan, rumah ibadah, lapangan kerja dan semua itu perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak.
Usai pengantar paripurna selanjutnya dilaksanakan penyampaian pandangan umum fraksi, dimana terdapat delapan fraksi yang mengemukakan pendapatnya pada kesempatan tersebut, yakni fraksi Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, PKB, Demokrat Plus, PPP, Gabungan Nurani Nasionalis serta gabungan Nasional Persatuan Indonesia.
Fraksi Golkar yang disampaikan juru bicara Jufrizan bahwa serapan anggaran belanja modal sangat minim, padahal ini sangat dibutuhkan masyarakat misalnya infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Rendahnya serapan belanja modal yang terjadi juga mempengaruhi laporan yang disampaikan BPK RI dengan penilaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"WDP kita dapat setiap tahun tanpa ada peningkatan, padahal pembinaan terhadap pegawai setiap tahun terus dilakukan. Untuk itu fraksi Golkar mempertanyakan sistem pengelolaan keuangan daerah sehingga tidak menjadi pertanyaan bagi masyarakat terhadap kinerja SKPD," jelas Jufrizan.
Sementara itu Fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicara Krismanto, bahwa pemerintah daerah dalam setiap penyampaian realisasi kegiatan harus melampirkan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI paling lambat 6 bulan tahun berikutnya. Sebab, draf ranperda yang disampaikan perlu dilakukan pembahasan, dalam hal ini fraksi mengharapkan fokus pembahasan terlebih dahulu.
Kemudian Fraksi Gerakan Indonesia Raya dengan juru bicara Ucok Mukhtar, menyoroti tentang perlunya ketepatan waktu penyampaian ranperda setiap tahunnya. Selain itu pemerintah daerah juga harus membuat estimasi, analisa data yang valid terutama data potensi pajak. Fraksi ini juga menyoroti mengenai banyaknya bangunan yang belum difungsikan secara optimal, tentunya pemerintah daerah harus merefitalisasi fungsi dan peran pengawasan internal.
"Kedepan pemerintah daerah harus membuat kualitas standar bangunan dalam hitungan setiap tahun dalam bentuk MoU terhadap rekanan pihak ketiga sebagai bentuk tanggungjawab. Kami juga meminta setiap program bantuan dilakukan proses serahterima supaya bantuan tepat sasaran," harapnya.
Berbeda dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan juru bicara Hendriza, mengusulkan supaya aturan pajak dan retribusi dilaksanakan penyesuaian sehingga produktif terkait penerimaan, denda administrasinya. Hendriza menambahkan khusus jaringan listrik yang belum terpasang tahun berikutnya menjadi prioritas, kemudian infrastruktur yang berkaitan dengan jalan karena kerusakan jalan di Rohil ditaksir 70 persen.
"Kami mengusulkan agar jalan rusak supaya disiapkan anggaran perbaikanya," pintanya.
Selanjutnya Fraksi Demokrat Plus yang disampaikan juru bicara Murkan, mengatakan bahwa kinerja SKPD masih 50 persen, serta belum maksimalnya BUMD dalam penyampaian laporan keuangan dan meminta laporan tersebut dimasukan dalam ranperda.
Fraksi PPP yang disampaikan juru bicara Perwedesuito, bahwa untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang baik mewujudkan pemerataan pembangunan didaerah perlu disusun konsep perencanaan yang matang sekaligus pembinaan terhadap SKPD terkait.
Fraksi Gabungan Kebangsaan Nasionalis dengan juru bicara Jaerli, menyampaikan tingginya belanja pegawai selama ini tidak dengan perfomance pegawai, sedangkan pencapaian kinerja pembagunan hampir mencukupi, namun realisasi anggaran berikutnya harus disesuaikan dengan rencana yang ditetapkan.
"Kami terima LPP 2014 dan proses selanjutnya supaya pansus dapat bekerja maksimal dan mudah-mudahan bisa jadi perbaikan," ujarnya.
Terakhir Fraksi Gabungan Nasional Pembangunan Indonesia dengan juru bicara Amansyah, menyampaikan ranperda LPP telah memenuhi ketentuan berlaku, fraksi memberikan koreksi terkait kinerja SKPD yang hampir setiap tahun terjadi keterlambatan dan ini dapat berpengaruh terhadap pembangunan.
"Kami minta SKPD laksanakan pelelangan diawal tahun," pesan dia. (Adv)
Oleh Dedi Dahmudi
DPRD Sampaikan LPP APBD Rohil 2014
