BKKBP Kampar Bantu Pemerintah Wujudkan Zero Kemiskinan

id bkkbp kampar, bantu pemerintah, wujudkan zero kemiskinan

BKKBP Kampar Bantu Pemerintah Wujudkan Zero Kemiskinan

Bangkinang, (Antarariau.com) - Bidang Keluarga Berencana (KB) dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Kampar melaksanakan sosialisasi pelayanan KB Pasca Persalinan yang difokuskan pada empat kecamatan, Kampar, Kampar Timur, Kamparkiri dan Kuok untuk membantu pemerintah mencapai zero kemiskinan, pengangguran dan rumah kumuh.

"Sosialisasi dilakukan untuk pencapaian pelayanan KB untuk metode kontrasepsi jangka panjang yakni Medis Operasi Wanita (MOW), Implan, Medis Operasi Pria (MOP) pada empat kecamatan itu masih rendah dari Metode Kontrasepsi Jangka Pendek seperti suntik, pil dan kondom," kata Kepala BKBPP, Ir Cokroaminoto MM melalui Kepala Bidang KB, Susilawaty Iskandar Senin (29/6).

Sasarannya kata Susi adalah Pasangan Usia Subur (PUS) Mupar yang memiliki satu atau dua orang anak dibawah 30 tahun supaya angka kelahiran kasar tercapai.

Istri Camat Kampar Utara yang sedang mengikuti PIM III sejak 5 Juni sampai 25 Agustus ini menyampaikan bahwa antar bidang yang ada di BKBPP memang harus dapat melaksanakan program seiring sejalan, karena itu akan lebih efektif untuk mendapatkan output yang diharapan.

"Dengan mengikuti PIM III ini diharapkan dapat melakukan proyek perubahan menaikan pencapaian program, melakukan inovasi baru untuk mensingkronkan dua bidang advokasi dan KB (pelayanan)," ujarnya.

Dikatakannya proyek perubahan program KB lini lapangan seperti melaksanakan sosialisasi KB pasca persalinan dan keguguran dalam bentuk seminar pada empat kecamatan, KIE (Komunikasin Informasi dan Edfikuasi) dengan mobil penerangan keliling yang rencananya dilaksanakan pada 3 sampai 10 Agutus.

Kemudiian konseling KB pada ibu hamil mulai Puskesmas Pustu, Rumah Sakit dan Bidan Praktek Swasta dan pelayanan KB gratis di klinik dan mobil keliling.

"Konseling ibu hamil harus dilaksanakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas IBI atau bidan praktek swasta," kata dia.

Hanya saja dia berujar, anggaran masih kurang karena dari MKJP ditetapkan oleh BKKBN Provinsi Riau target 4000 akseptor lebih, sementara dana tersedia hanya untuk 1000 akseptor KB pada tahun 2015 ini sedangkan tahun 2013 dana tersedia untuk 3500 akseptor. (Adv)

Pewarta :
Editor: Netty Mindrayani
COPYRIGHT © ANTARA 2015