Kampar, (Antarariau.com) - Pembangunan daerah harus sesuai kebutuhan, seperti pembangunan infrastruktur sumber daya manusia dan lainnya sehingga pemerintah provinsi dan pusat harus berkoordinasi dengan kabupaten, demikian Bupati Kampar, Riau, Jefry Noer.
"Pemerintah Provinsi Riau ke depan sebaiknya lebih teliti lagi dalam melihat kebutuhan pembangunan di daerah. Artinya bantuan yang diberikan pihak provinsi harus sesuai dengan kebutuhan di daerah setempat," kata Jefry dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Riau di sebuah hotel di Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Kamis.
Musrenbang Riau kali ini mengangkat tema "Pemantapan Ekonomi dan Budaya Melalui Peningkatan Sumberdaya Manusia Aparatur serta Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan".
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, Dirjen Dalam Negeri pada Kemendagri, Maliki Heru Santoso, serta Deputi Bidang SDA dan Lingkungan Hidup Kementerian Bappenas, Roro Endah Murningtias.
Selain itu juga hadir Pelaksana Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Bupati Rokan Hulu Achmad, Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT, Bupati Bengkalis Herliyan Saleh dan Bupati Meranti Irwan serta sejumlah wakil bupati kabupaten lainnya.
"Kepada pak Plt Gubernur mohon pembangunan yang dibuat Provinsi di kabupaten/kota disinergikan dengan kebutuhan di daerah kami," kata Jefry Noer lagi.
Karena selama ini menurut Jefry, banyak program bantuan dari pemprov yang tidak sesuai dengan kebutuhan di kabupaten. Seperti misalnya pembangunan rumah layak huni dan pembangunan lainnya.
"Seharusnya apa yang kami butuhkan itu yang dibantu, jangan ditetapkan dari provinsi saja, sedangkan di daerah tidak sesuai dengan yang kami harapkan," katanya.
Jefry menambahkan, nantinya jika Pemerintah Provinsi ingin membantu atau memberikan program bantuan seharusnya ditanyakan dahulu kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga bantuan itu bisa termanfaatkan dengan baik serta tepat sasaran.
"Tanyakan kepada kami apa yang kami butuhkan. Jangan hanya provinsi mematok apa yang dibutuhkan masing-masing desa kami, jangan sampai menetapkan sendiri dari provinsi," kata dia.
Terlebih lagi menurut Jefry, program di kabupaten/kota itu mendasar hingga ke tingkat desa, sehingga yang lebih tahu kondisi di daerahnya adalah pihak pemerintah kabupaten.
"Kami langsung ke tingkat desa, dan kami mengetahui apa kebutuhan masyarakat kami," katanya.
Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, ke depan pihaknya akan lebih intens menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.
"Tujuannya adalah untuk pembangunan yang lebih baik. Masukan dari Kampar akan menjadi pertimbangan bagi kami," katanya. *** (adv)
Berita Lainnya
Hardiknas 2024, Bupati Inhu harap masyarakat dapat akses pendidikan
02 May 2024 15:26 WIB
Bupati Bengkalis ajak masyarakat Tionghoa bangun kerukunan beragama
01 May 2024 19:32 WIB
Bupati Bengkalis minta IKAPTK mampu berikan pelayanan yang prima ke masyarakat
30 April 2024 19:28 WIB
Halal bI halal dengan masyarakat Mandau, Bupati minta dukungan lanjut dua periode
30 April 2024 18:20 WIB
Buka KLHS, ini harapan Bupati Bengkalis
30 April 2024 18:03 WIB
PAN buka penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Bengkalis Pilkada 2024
30 April 2024 16:26 WIB
Bupati Kuansing turut susur sungai cari korban tenggelam
30 April 2024 13:38 WIB
Siapkan makanan gratis, Asmar ajak nobar semifinal Piala Asia U-23 di rumdisnya
29 April 2024 20:02 WIB