Kebocoran Di Yogyakarta
Salah satu peserta UN di SMA favorit di Kota Yogyakarta melaporkan indikasi adanya kebocoran soal ujian tersebut melalui sebuah tautan di salah satu laman internet. "Saya memperoleh alamat tautan itu dari grup media sosial teman-teman seangkatan saat SMP," kata Muhammad Tsaqif Wismadi peserta ujian nasional dari SMA Negeri 3 Yogyakarta di Yogyakarta, Rabu.
Ia mengatakan tidak membuka halaman tautan itu, namun meminta temannya melakukan "screen capture" halaman pertama isi tautan tersebut.
Setelah mencocokkan dan diketahui adanya kemiripan antara soal di tautan itu dengan soal ujian nasional yang baru saja dikerjakan, ia pun melaporkan hal tersebut ke sekolah, bahkan menulis surat ke Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Ia mengatakan indikasi kebocoran soal UN itu justru mencederai UN yang seharusnya mengedepankan aspek kejujuran, apalagi hasil ujian akan digunakan sebagai patokan masuk perguruan tinggi negeri.
"Tentu tidak adil jika hasil ujian nasional dijadikan referensi masuk perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu, kami berharap agar UGM bisa mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut, terlebih dengan adanya indikasi kebocoran soal ini," katanya.
Ia menambahkan, di dalam tautan tersebut terdapat lima paket soal untuk semua mata pelajaran yang diujikan. Saat ini, tautan tersebut sudah tidak bisa diakses.
Siswa di SMA Negeri 3 Yogyakarta mengerjakan ujian nasional secara manual atau "paper based test" (PBT).
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Budhi Ashrori akan menindaklanjuti temuan indikasi kebocoran soal ujian nasional itu. "Kami akan pelajari bagaimana indikasi tersebut muncul dengan mengecek di lapangan seperti apa kondisi yang sebenarnya," katanya.
Sedangkan kemungkinan penelusuran alamat tautan internet yang memuat soal ujian nasional belum akan dilakukan.
Kebocoran soal UN diduga juga terjadi di Sumatera Barat (Sumbar). Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Syamsulrizal meminta agar penemuan dugaan kebocoran soal dan kunci jawaban UN dilaporkan ke instansi terkait. "Kami akan memberi kesempatan kepada pihak-pihak terkait untuk melaporkan temuannya mengenai kebocoran naskah UN, namun dengan syarat temuan tersebut bisa dipertanggungjawabkan," katanya saat meninjau pelaksanaan UN di Solok, Rabu.
Seperti halnya temuan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar berupa dugaan kunci jawaban UN beberapa waktu lalu, menurut dia temuan tersebut dapat dilaporkan, untuk kemudian diproses aparat kepolisian.
"Jika memang ditemukan kebocoran seperti apa yang dikatakan Ombudsman, maka hal tersebut sudah menjadi kewajiban dinas kabupaten/kota yang kemudian tentu saja dengan segera merespons hal tersebut," ujarnya.
Ia mengatakan semua temuan harus melalui proses yang benar dengan mengajukan pembuktian yang jelas. "Sebab, kebenaran dari isi kunci yang beredar belum bisa dipastikan. Bisa saja si pengedar kunci hanya membuat dengan asal atau berspekulasi," katanya.
Hal yang sama juga dikatakan anggota Komisi V DPRD Sumbar Achiar. Ia mengatakan temuan dari Ombudsman itu patut diapresiasi, karena dengan adanya temuan tersebut dapat membantu pemerintah dalam memperbaiki mutu pelaksanaan UN selanjutnya, dan juga dunia pendidikan Sumbar.
"Semua temuan tersebut harus dibuktikan terlebih dulu. Apakah benar kunci jawaban yang beredar itu merupakan jawaban atas naskah UN? Atau mungkin saja ada oknum lain yang berniat lain dengan memberikan kunci jawaban palsu," katanya.
Ia menambahkan, jika kunci tersebut terbukti benar, maka Komisi V siap untuk menindaklanjuti masalah ini.
"Bersama seluruh anggota yang membidanginya akan melakukan evaluasi, dan memanggil pihak terkait yang bertanggung jawab untuk penyelenggaran UN di Sumbar," katanya.
Dijamin Tidak Bocor
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebelumnya menjamin tidak ada kebocoran soal UN 2015.
Kepala Disdikpora DIY Kadarmanta Baskarasi Aji di Yogyakarta, Minggu (12/4), mengatakan sangat kecil kemungkinan soal UN bocor, baik yang dilaksanakan dengan sistem "paper based test (PBT)" maupun "computer based test (CBT)". "Soal sangat sulit dibocorkan, karena memiliki ragam yang berbeda antara satu soal dengan soal lainnya. Masing-masing (soal, red.) siswa tidak sama," katanya.
Aji mengatakan untuk mengantisipasi bocornya soal, untuk UN dengan menggunakan lembar soal (PBT), naskah soal dengan lembar jawaban akan disatukan dengan dilengkapi barcode atau kode batang yang sama antara soal dan lembar jawaban. "Dengan begitu mereka sulit bertukar lembar jawaban," kata dia.
Untuk UN dengan sistem berbasis komputer (CBT), masing-masing siswa juga akan memiliki paket soal yang berbeda, dan akan disajikan secara acak.
Selain itu, soal juga dipastikan berbeda dalam ujian susulan bagi siswa yang mengalami gangguan dalam mengerjakan soal UN CBT.
"Ada ribuan soal dalam server. Setiap mereka "login", atau masuk dalam "software" ujian, maka soal akan selalu keluar berbeda," katanya.
Dengan demikian, menurut dia, sebaiknya dalam pengerjaan soal UN PBT maupun CBT tidak perlu ditempuh dengan upaya-upaya curang.
Ia berharap seluruh siswa mengerjakan soal secara maksimal dan serius, meski nilai hasil UN tidak lagi sebagai penentu kelulusan.
Aji mengatakan hasil UN akan tetap digunakan sebagai indikator pemetaan mutu pelayanan pendidikan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, sehingga masing-masing sekolah diharapkan mampu mendorong siswa agar tidak menyepelekan UN.
"Meskipun tidak jadi patokan kelulusan, siswa harus tahu bahwa nilai tetap akan jadi pertimbangan untuk masuk perguruan tinggi," kata dia.
UN SMA/sederajat berlangsung pada 13-15 April 2015, dan pengumuman hasilnya 18 Mei 2015. Peserta UN dengan sistem PBT maupun CBT di seluruh SMA/MA/SMK di DIY sebanyak 48.612 siswa.
Sedangkan UN SMP/sederajat akan berlangsung pada 4-6 Mei 2015, dan pengumuman hasilnya 10 Juni 2015. Mengenai UN SD, pelaksanaannya diserahkan ke Dinas Pendidikan masing-masing provinsi.
