PLN: Pengurangan Subsidi Listrik Hemat Rp8,4 Triliun

id pln pengurangan subsidi listrik hemat rp84 triliun

   PLN: Pengurangan Subsidi Listrik Hemat Rp8,4 Triliun

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Manajemen Perusahaan Listrik Negara Wilayah Riau dan Kepulauan Riau menyatakan pengurangan subsidi listrik yang dilakukan sepanjang 2014 berpotensi menghemat anggaran hingga Rp8,4 triliun.

"Hal itu masih untuk tarif "adjustment" yang memberikan dampak pada tahun 2015," kata General Manager PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (WRKR) Doddy Benjamin Pangaribuan kepada pers di Pekanbaru, Rabu.

Ia mengatakan untuk golongan tarif R-1 atau 1.300 VA potensi penghematan anggaran mencapai Rp3,5 triliun dan R-1/2.200 VA mencapai Rp2,04 triliun.

Kemudian untuk golongan P-3 atau mendekati tarif industri telah menghemat anggaran sebesar 843 miliar.

Sementara untuk golongan I-3 atau 200 kVA ke atas potensi penghematan menurut dia mencapai Rp770 miliar dan golongan P-2 juga 200 kVA ke atas sebesar Rp26 miliar.

Sehingga total potensi penghematan anggaran tahun depan itu menurut dia menembus angka Rp8,4 triliun, katanya.

Kebijakan pemerintah mengurangi subsidi dengan menaikkan tarif dasar listrik secara bertahap menurut pandangan pengamat sudah tepat dan perlu dilanjutkan.

"Khususnya untuk enam golongan, memang harus dilakukan agar subsidi bisa dialihkan bagi pengembangan sumber energi lainnya," kata Pengamat Ekonomi dari Universitas Riau, Edyanus Herman Halim.

Menurut penelusuran, subsidi energi listrik yang sesuai APBN 2014 mencapai Rp282,1 triliun, kemudian naik menjadi Rp350,31 triliun pada APBN Perubahan 2014, dan pengamat memandang selama ini belum signifikan dimanfaatkan sesuai sasaran.

Selain untuk meningkatkan elektrifikasi daerah-daerah yang belum teraliri listrik, alokasi subsidi listrik juga dapat digunakan untuk mengembangkan sumber energi baru terbarukan (EBT) yang dimiliki masing-masing daerah di Indonesia.

Dia menilai upaya pengurangan subsidi listrik yang dilakukan pemerintah cukup berhasil, karena dapat berjalan tanpa diprotes keras masyarakat.