Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pengamat politik dari Universitas Riau, Mexasai Indra, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah saatnya mempertegas kebijakan politik luar negeri terhadap pemerintah Australia terkait penanganan imigran gelap.
"Pemerintah Australia sangat berkepentingan dengan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam hal penanganan imigran gelap. Jadi harapannya pemerintah yang baru harus mempertegas sikap politik untuk mempertahankan kewibawaan negara di dunia internasional," ujar Mexasai di Pekanbaru, Selasa.
Ia menilai pemerintah Australia selama ini terkesan tidak adil dalam hubungan bilateral untuk menangani imigran gelap dari negara-negara berkonflik seperti dari Iran, Irak dan Afghanistan.
Hal itu tercermin dari terungkapnya kebijakan penyadapan pemerintah Australia terhadap pejabat negara beberapa waktu lalu, termasuk juga kepada Susilo Bambang Yudhoyono saat menjabat Presiden RI. Sementara di sisi lain, pemerintah Indonesia diminta untuk menjadi negara "penyaring" imigran gelap yang sebenarnya ingin mencari suaka ke Australia.
Ia menilai pemerintah Indonesia selama ini sudah terlalu baik dari sisi kemanusiaan dengan bersedia menampung puluhan ribu imigran gelap yang ingin ke Australia. Tapi perlu dicermati bahwa negara-negara asing terkesan masih memandang Indonesia sebagai tempat penampungan dan pembuangan bagi imigran gelap.
Selain itu, Presiden Jokowi juga perlu mempertimbangkan dampak negatif ketika makin banyak imigran gelap di dalam negeri yang bisa berakibat muncul keresahan sosial dan pergesekan dengan masyarakat, sedangkan masih banyak rakyat Indonesia yang miskin dan lebih wajib untuk dibantu.
"Dari kebijakan terkait imigran perlu ditelaah kembali apakah ada keuntungan bagi Indonesia secara ekonomi dan politik, sedangkan yang jelas terlihat adalah makin banyak imigran akan makin menjadi beban bagi pemerintah," katanya.
Seperti diberitakan Antara sebelumnya, Kota Pekanbaru kini menjadi sasaran bagi imigran gelap yang mencari suaka ke Australia. Berdasarkan data Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru, sedikitnya 356 imigran gelap telah menyerahkan diri ke instansi tersebut untuk mencari tempat tinggal sejak Januari 2014.
"Tren sekarang ini hampir setiap hari ada imigran yang menyerahkan diri ke imigrasi. Tercatat sudah ada 356 orang sejak bulan Januari tahun ini," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas IA Pekanbaru, Amran Aris di Pekanbaru, Senin lalu (21/10).
Ia mengatakan, membludaknya jumlah imigran gelap pencari suaka tidak bisa lagi ditampung di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru. Akibatnya, para imigran tersebut kini juga menumpang hidup di kantor Imigrasi Pekanbaru di Jalan Teratai. Mayoritas imigran gelap yang "membanjiri" kantor imigrasi berasal dari Afghanistan yang berjumlah 291 orang, diantaranya terdiri dari 52 pasangan suami-isteri, 54 anak-anak dan satu orang manula.
Menurut Amran, mayoritas adalah imigran gelap Afghanistan yang eksodus dari Kabupaten Bogor setelah pemerintah daerah setempat melarang keberadaan imigran gelap disana meresahkan masyarakat. "Rata-rata mereka memang dari Bogor, datang ke Pekanbaru menggunakan bus. Tapi ada juga yang langsung dari Afghanistan datang ke sini," ujarnya.
"Di kantor ini ada 98 orang ditempatkan di lantai dua gedung. Tentunya kehadiran mereka mengganggu kerja pegawai, dan kita sudah melapor kemana-mana supaya ada solusi untuk hal ini," lanjut Amran.
Berita Lainnya
Presiden Jokowi kumpulkan para menteri bahas kebijakan GBT
08 July 2024 14:47 WIB
Presiden Jokowi katakan Sensus Pertanian 2023 demi akurasi kebijakan
15 May 2023 11:29 WIB
Pemerintahan Presiden Jokowi nyatakan terus dukung kebijakan hilirisasi nikel
27 February 2023 16:37 WIB
Presiden Jokowi titip kepada dunia perbankan agar kawal kebijakan hilirisasi
01 February 2023 12:31 WIB
Presiden Jokowi minta jaga kewaspadaan kebijakan saat buka Rakornas PC-PEN
26 January 2023 13:28 WIB
Presiden Jokowi minta jangan ragu dengan kebijakan penghentian ekspor biji bauksit
21 December 2022 13:45 WIB
Riau siap kawal kebijakan Presiden Jokowi gunakan produk dalam negeri
25 March 2022 20:18 WIB
Presiden Jokowi katakan kebijakan OJK harus mampu cegah meluasnya dampak pandemi
20 January 2022 12:15 WIB