Pekanbaru, (Antarariau.com) - Komisi Informasi (KI) Riau meminta kepada penyelenggara terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di provinsi tersebut harus transparan dalam memberikan informasi terkait pemilu.
"Dalam pemilu ada KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas serta keduanya harus transparan tentang seluruh tahapan pemilu. Hak untuk akses publik harus terjamin sehingga tidak ada satu informasi yang tak tersentuh," kata Ketua KI Riau Mahyuddin Yusdar di Pekanbaru.
Lebih dari itu pihaknya meminta kalau perlu KPU dan Bawaslu yang harus turun tangan memberi informasi, mengingat pemilu tinggal beberapa hari lagi dan masih ditemukannya masyarakat belum tahu kegiatan yang akan dihelat pada 9 April 2014.
Kepada masyarakat, KI juga berharap agar memilih calon anggota legislatif (caleg) secara transparan terutama bagi seorang caleg, walau ada rahasia pribadi. Namun apa salahnya masyarakat juga tahu dengan siapa caleg yang akan dipilihnya.
"Masyarakat harus memilih caleg yang mengedepankan transparansi. Orang yang tidak berani transparan, berarti dia seorang yang berani melakukan manipulasi," katanya.
Sekarang ini, menurutnya, para caleg terlihat sudah mulai terbuka dalam memberikan informasi dirinya melalui jejaring sosial. Namun, perlu dilihat apakah setelah mereka masih terbuka setelah terpilih.
Apalagi tugas wakil rakyat nantinya setelah terpilih adalah melakukan pengawasan yang penuh dengan intrik-intrik politik antara pemerintah dengan lembaga legislatif dan saat itu akan terlihat mana caleg yang transparan atau tidak.
Tidak hanya ketika akan memilih caleg, masyarakat juga perlu menuntut transparansi saat pelaksanaan pemungutan suara seperti contohnya menjelang formulir C1 dimasukkan ke dalam kotak, masyarakat harus diberi kesempatan untuk mendokumentasikan proses tersebut.
"Apakah itu dalam bentuk foto ataupun video. Kemudian bagi penyelenggara, jangan sekali-sekali menghalangi," tegasnya.
Komisioner KPU Riau Ilham mengatakan bahwa sejak dilantiknya periode baru sejak 19 Februari, pihaknya telah berusaha untuk selalu mengedepankan transparansi.
"Ini dibuktikan dengan telah disepakatinya semua komisioner bisa menjadi pembicara apabila dimintai keterangan baik oleh media ataupun masyarakat," katanya.
Berita Lainnya
Kampar dan Kota Pekanbaru berhasil turunkan stunting di bawah 10 persen
30 April 2024 22:57 WIB
Enam unit rumah rusak berat akibat terkena longsor di Indragiri Hilir
30 April 2024 22:19 WIB
Realisasi belanja APBN di Riau mencapai Rp6,86 triliun triwulan I 2024
30 April 2024 17:34 WIB
Akibat erupsi Gunung Ruang, 18 flight dari Bandara Sam Ratulangi dibatalkan
30 April 2024 17:01 WIB
Seleksi CASN segera dibuka, Azwar Anas minta instansi kebut rincian formasi
30 April 2024 16:43 WIB
Mendagri Tito Karnavian apresiasi kinerja dan loyalitas Sekjen Kemendagri
30 April 2024 16:36 WIB
Rupiah melemah terhadap dolar AS seiring sikap investor tunggu hasil pertemuan FOMC
30 April 2024 16:14 WIB
Pemerintah sambut baik niat BYD bangun fasilitas pengembangan EV di Indonesia
30 April 2024 16:05 WIB