Selatpanjang (ANTARA) - Kunjungan Tim dari Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bappedalitbang Riau ke Kepulauan Meranti, Selasa, menjadi kesempatan Plt Bupati AKBP (Purn) Asmar untuk mengatasi sejumlah pokok persoalan di daerah.
Asmar memaparkan kondisi kabupaten yang ia pimpin. Dia menyambut baik kunjungan tersebut, karena tim akan bisa melihat langsung kondisi masyarakat dan juga pembangunan yang masih sangat minim di Kepulauan Meranti.
"Tingginya kemiskinan ekstrem di Meranti umumnya terjadi di daerah marjinal dan terisolir," kata Asmar dalam pertemuan yang dilakukan di Aula Kantor Bupati, Rabu.
Dijelaskannya, hingga saat ini wilayah Meranti masih belum terkoneksi dengan kabupaten lain maupun Pulau Sumatera lewat jalur darat. Menurutnya hal itu dikarenakan tidak adanya jalan atau jembatan penghubung, bahkan antara pulau di Meranti sendiri.
"Sejauh ini masyarakat masih mengandalkan sarana transportasi air tradisional (kempang dan pompong) sebagai sarana utama konektivitas antar pulau," terangnya.
Dia juga menyampaikan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), yang disebabkan minimnya akses layanan pendidikan dan kesehatan serta rendahnya kemampuan orang tua untuk memenuhi biaya pendidikan.
"Tingginya tingkat kemiskinan juga disebabkan ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena minimnya sumber penghasilan sebagai mata pencarian penduduk," sebut Asmar.
Dengan kondisi tersebut, Plt Bupati Asmar mengatakan Pemkab Kepulauan Meranti berkomitmen dan memprioritaskan pada upaya penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
"Untuk itu dengan kedatangan Tim Bappenas dan Bappedalitbang Provinsi Riau, kami berharap dapat memberi pencerahan dan bantuannya untuk Kabupaten Kepulauan Meranti yang lebih baik ke depan," harapnya.
Kepala Bappedalitbang Provinsi Riau, Amri Juliharnis mengatakan sesuai arahan Gubernur Riau, dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029, pihaknya bersinergi untuk mendorong pembangunan daerah perbatasan di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Jadi kedatangan kami bersama tim Bappenas adalah untuk menyerap aspirasi secara langsung ke daerah-daerah. Termasuk daerah kemiskinan yang tertinggi yakni Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Amri.
Direktur Regional I Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris juga menyampaikan bahwa di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Kepulauan Meranti sudah ditetapkan menjadi area kebijakan umum pemerintah pusat.
"Saat ini hanya tinggal mendalaminya saja. Ada kebijakan umum, kebijakan perekonomian maupun akhirnya nanti mengalir sampai ke projek yang pas," ungkapnya.
Selanjutnya, Tim Bappenas dan Bappedalitbang Provinsi Riau, Rabu (26/7) ini turun langsung ke sejumlah kecamatan didampingi OPD terkait dari Pemkab Kepulauan Meranti.
Berita Lainnya
Buka akses daerah terisolir, Meranti usulkan peningkatan jalan perbatasan ke pusat
20 March 2023 14:00 WIB
Boyong semua jajarannya ke Bapennas, Bupati Meranti sebut wilayahnya minim perhatian pusat
18 January 2023 18:38 WIB
Bappenas targetkan pertumbuhan ekonomi menyasar ke kelompok bawah
23 November 2024 16:20 WIB
Kepala Bappenas paparkan hasil terkini capaian dan target pembangunan nasional
12 November 2024 16:27 WIB
Bappenas catatkan capaian penting satu dekade pemerintahan Joko Widodo
10 October 2024 16:01 WIB
Bappenas: Pemerintahan baru akan laksanakan RPJMN 2025 selaras dengan SDG
19 September 2024 13:08 WIB
Bappenas tekankan ekonomi biru tak terbatas pada soal perikanan
03 September 2024 10:45 WIB
Roadmap hilirisasi kelapa jadi momentum bangkitkan geliat kelapa di Inhil
27 August 2024 19:42 WIB