DPRD Riau kawal pembangunan 600 rumah layak huni

Pekanbaru (ANTARA) - Komisi IV DPRD Provinsi Riau mengawal pembangunan 600 unit Rumah Layak Huni (RLH) yang dijatah merata di 12 kabupaten/kota pada tahun 2023 agar realisasi pembangunan fisiknya dapat maksimal.

"Kita tetap melakukan monitoring pengerjaannya. Tentu anggota DPRD Riau di masing-masing daerah pemilihannya akan mengawasi agar pembangunannya berjalan sesuai yang diharapkan," kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwandi Pekanbaru, Selasa.

Untuk progres pembangunan, kata Parisman, saat ini masih dalam tahap pencairan dan survei penerima manfaat. Dia berharap agar pembangunannya digesa sehingga tidak molor dari waktu yang ditargetkan.

Dia juga mewanti-wanti agar penerima bantuan RLH tepat sasaran. Untuk itu akan dilakukan cek ke lapangan terkait siapa penerima manfaat program ini.

"Memang terjadi penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2022 dibangun 900 unit. Tahun 2023 berkurang jadi 600 unit. Meski begitu, semoga RLH dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

Dia menyebutkan anggaran RLH ini berasal dari bantuan keuangan (bankeu) khusus yang bersumber dari APBD Pemprov Riau. Sedangkan untuk teknis pelaksanaannya merupakan tanggung jawab dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota.

"Dari bankeu Pemprov Riau. Teknisnya di kabupaten/kota. Untuk Kota Pekanbaru dapat 50 unit. Pembagian ini dijatah merata di kabupaten/kota lainnya," kata legislator Dapil Pekanbaru ini.

Untuk anggaran per unit, kata Parisman, berkisar antara Rp50-60 juta tergantung kondisi daerah di rumah yang akan dibangun. Sedangkan teknis pencairannya akan dibagi dalam dua tahap. Sebelumnya Pemerintah Provinsi Riau tahun ini alokasikan anggaran sebesar Rp54.562.800.000 untuk pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) di kabupaten/kota di provinsi ini.

Bantuan RLH tersebut disalurkan melalui Bantuan keuangan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2023 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Riau.

Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas PU Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan Provinsi RiauKhairul Rizal mengatakan, saat ini progres RLH di Riau masih proses pencairan tahap pertama.

"Bankeu RLH tahap pencairan tahap pertama. Namun ada juga yang sudah, seperti Kabupaten Kampar itu sudah kita cairkan untuk tahap pertama 60 persen dari total bantuan," kata Khairul Rizal.

Rizal menyebut, untuk pencairan bantuan RLH tergantung usulan dari masing-masing kabupaten kota. Sedangkan teknis pencairan dilakukan dua tahap, pertama 60 persen dan kedua 40 persen.