Pemkot Dumai Diminta Optimalkan Anggaran Penanggulangan Asap

id , pemkot dumai, diminta optimalkan, anggaran penanggulangan asap

  Pemkot Dumai Diminta Optimalkan Anggaran Penanggulangan Asap

Dumai, Riau, (Antarariau.com) - Warga masyarakat Kota Dumai, Riau, meminta pemerintah kota dan DPRD setempat mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk penanggulangan bencana kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan saat ini.

"Kami berharap upaya pemadaman api kebakaran lahan ini dapat diseriuskan dan dioptimalkan oleh pemerintah dan lembaga DPR dengan secepatnya merealisasikan anggaran daerah," kata Zulkifli, warga Kecamatan Dumai Barat, Senin.

Sebab,katanya, sejauh ini diketahui bahwa langkah penanggulangan kebakaran lahan dan hutan ini terkendala anggaran daerah yang belum bisa dipergunakan untuk keperluan personel di lapangan dan operasional.

Menurutnya, kendala dalam penganggaran penanggulangan kebakaran lahan dan hutan ini pada akhirnya akan membuat warga terancam kesehatannya akibat kabut asap yang terus mengepul dan menyebabkan mutu udara buruk.

Pemerintah dan lembaga parlemen, harapnya saling bersinergi dan bersama-sama memikirkan bencana kabut asap ini dengan secepatnya melakukan upaya penanggulangan sebelum jatuh korban.

"Kabut asap makin tebal dan sudah mengancam kehidupan masyarakat, dan kendala anggaran sebenarnya bisa diselesaikan bersama antara pemerintah dengan DPRD jika saling kerja sama dan bekerja untuk kepentingan menjaga kesehatan dan hajat hidup orang banyak," ungkapnya.

Pantauan, Senin pagi, kondisi kabut asap di daerah berpenduduk 290 ribu jiwa ini terus memekat dan telah memenuhi ruang udara sehingga memasuki rumah warga dan membatasi jarak pandang darat, udara dan laut.

"Kalau saja tidak ada persoalan anggaran, saya rasa pemadaman dapat lebih optimal dan kabut asap berkurang. Sehingga dituntut kebijaksanaan pemerintah dalam menyelesaikan bencana tahunan ini," jelas Faisal, warga Dumai lainnya.

Rancangan Perda APBD Dumai 2014 masih tahap penyesuaian dan proses pengesahan setelah sebelumnya diverifikasi pemerintah Provinsi Riau, sehingga anggaran pembangunan dan belanja daerah ini belum dapat dipergunakan.