Pekanbaru, 9/12 (antarariau.com) - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan bahwa Pemprov Riau melakukan pemborosan dari anggaran pengadaan mobil dinas untuk pejabat tahun 2013, yang jumlahnya lebih besar dari alokasi anggaran untuk obat-obatan warga miskin di APBD.
"Pemprov Riau telah memboroskan anggaran untuk tiga orang pejabat tahun 2013 sebesar Rp9,4 miliar yang dilaksanakan biro perlengkapan. Anggaran ini lebih besar dari anggaran untuk obat-obatan masyarakat miskin se-Riau yang hanya dialokasikan dalam APBD Riau 2013 sebesar Rp6 miliar," kata Koordinator Fitra Riau, Usman, pada peringatan hari Anti-Korupsi di Pekanbaru, Senin.
Ia merincikan pemborasan anggaran APBD 2013 itu digunakan untuk pembelian mobil Gubernur Riau, Wakil Gubernur dan Sekda Provinsi Riau. Rinciannya adalah mobil jeep Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau masing-masing senilai Rp2,64 miliar.
Kemudian mobil sedan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau masing-masing senilai Rp1,65 miliar. Selain itu, anggaran mobil sedan untuk Sekda Provinsi Riau senilai sekitar Rp820 juta.
"Pemborosan ini sangat memalukan karena masih banyak masyarakat di Riau yang lebih membutuhkan biaya pengobatan," katanya.
Selain itu, ia mengatakan pemerintah daerah di Riau lebih banyak mengendapkan dana APBD di bank dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito dan giro. Pada anggaran APBD 2012, lanjutnya, Provinsi Riau tercatat mengendapkan dana sekitar Rp1,4 triliun di bank.
Kemudian, Pemerintah Kabupaten Siak juga melakukan hal sama sebesar Rp545 miliar, Kota Pekanbaru (Rp415 miliar), dan Kota Dumai (Rp364 miliar).
"Pendepositoan anggaran APBD ini disinyalir rawan korupsi karena ada fee dari bank yang mengalir ke kantor pejabat," katanya.
FITRA Riau mendesak agar kejaksaan dan kepolisian mengusut pengendapan APBD tersebut dari dugaan korupsi.
"Anggaran APBD yang besar ternyata belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat karena salah sasaran dalam penggunaannya," ujarnya.
Anggaran Mobil Pejabat Riau Kalahkan Alokasi Obat-Obatan
