Pekanbaru (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Riau Markarius Anwar meminta agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Riau Petroleum memenuhi target terutama dalam pengelolaan Partipacing Interest (PI) 10 persen migas di wilayah kerja Provinsi Riau.
"Yang sudah selesai itu WK Siak, artinya sudah ada keuntungan dari hasil produksi migas yang masuk per bulan ke rekening Riau Petroleum. Pemprov melalui Pak Sekda sebagai pembina BUMD, sudah menurunkan tim untuk mengaudit perusahaan ini. Kita belum bisa sampaikan berapa keuntungan yang didapat, karena masih proses (audit)," ujar Markarius Anwar di Pekanbaru, Jumat.
Markarius menegaskan, Riau Petroleum harus berupaya untuk mengejar target yang telah ditetapkan. Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2023 target yang harus disetor ke daerah senilai Rp500 miliar.
"Kalau dari sisi PAD, pada 2023 target Rp500 miliar ini tentu harus segera digesa. Ini untuk penerimaan Pemprov sebagai pemegang saham dan kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kerjanya," kata Politisi PKS Riau itu.
Kata Markarius, diharapkan pengelolaan PI 10 persen oleh BUMD dapat berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Dia menyebutkan ada potensi PAD yang besar didapat dari bagi hasil pengelolaan migas ini.
Dia menambahkan, Wilayah kerja migas yang berlokasi di Mandau Bengkalis juga sangat potensial. Namun, pengurusan pengelolaan PI 10 persennya masih belum final.
"Yang besar itu potensinya sebenarnya ada di WK migas di Mandau dan sekitarnya. Ini masih berproses katanya sudah hampir final. Ada 10 tahapan yang harus dilalui, menurut laporan sudah sampai ke tahap terakhir. Kita berharap agar ini cepat disetujui," ucap Markarius.
Dikatakannya, PT Riau Petroleum punya kesempatan untuk mengelola 7 peluang PI 10 persen, jatah bagi hasil Migas untuk daerah produksi. Namun sejauh ini, dari 7 peluang itu baru satu yang sudah terealisasi. (Adv)
Berita Lainnya
DPRD Riau minta Disdik antisipasi calon siswa "titipan" saat PPDB
02 May 2024 18:33 WIB
Suara NasDem Riau naik 105 persen, rebut dua kursi pimpinan DPRD kabupaten
08 April 2024 21:31 WIB
Repol : Bulan puasa tak jadi penghalang tampung aspirasi rakyat
30 March 2024 10:35 WIB
DPRD Riau telusuri dugaan jual beli lahan manggrove di Meranti
15 March 2024 13:52 WIB
Anggota DPRD Riau minta pemprov perbaiki jalan rusak di Rohul
14 March 2024 14:00 WIB
GALERI FOTO - Komisi V DPRD Riau kunjungan observasi ke Disdik Kepri
08 March 2024 10:15 WIB
Gantikan Sulastri, Kartika Roni dilantik sebagai Anggota DPRD Riau
07 March 2024 15:18 WIB
Komisi III DPRD Riau bakal evaluasi BUMD merugi
06 March 2024 18:17 WIB