Pekanbaru, (Antarariau.com) - Sebanyak sembilan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat di Provinsi Riau mendesak agar Dewan Pimpinan Pusat Demokrat segera menggelar Musyawarah Daerah untuk mengisi posisi ketua definitif di daerah itu.
"Sembilan Ketua DPC Demokrat di Riau sudah melayangkan surat ke DPP pada 13 November lalu dan diterima langsung oleh Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarif Hasan," kata Ketua DPC Demokrat Kabupaten Indragiri Hulu, Anwar, kepada wartawan di Pekanbaru, Rabu.
Surat tersebut diteken oleh sembilan ketua DPC, antara lain Ketua DPC Kota Pekanbaru yang juga Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Kampar Eva Yuliana, Ketua DPC Bengkalis Sulaiman Zakaria, Ketua DPC Kepulauan Meranti Muzamil Baharuddin, Ketua DPC Dumai Eko Suharjo.
Kemudian, Ketua DPC Demokrat Indragiri Hulur Arwan Citra Jaya, Ketua DPC Indragiri Hilir Syamsudin, Ketua DPC Kuantan Singingi Aherson, dan Ketua DPC Siak Syamsurizal.
Menurut dia, isi surat itu adalah supaya DPD Demokrat segera menggelar Musda sesuai arahan DPP supaya segera ada ketua defenitif yang memimpin DPD Demokrat Riau. Hingga kini isu keretakan internal di tubuh partai berlambang mercy terus santer terdengar karena ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Demokrat Riau Achmad.
Achmad sebelumnya merupakan Ketua DPC Demokrat Rokan Hulu, menggantikan ketua sebelumnya Mambang Mit yang mundur karena DPP Demokrat lebih memilih Achmad menjadi Calon Gubernur Riau untuk diusung di Pilkada 2013. Keretakan berlanjut saat Achmad kalah dalam putaran pertama, dan kembali kalah pada putaran dua karena keputusan DPP yang mengalihkan dukungan ke calon gubernur Herman Abdullah-Agus Widayat kabarnya tidak didukung oleh Achmad yang condong kepada calon gubernur dari Partai Golkar Annas Maamun-Arsyadjuliandi Rahman.
"Musda ini teramat penting supaya kami bisa segera berkonsolidasi untuk menghadapi Pemilihan Legislatif April tahun depan. Sebab tanpa ketua defenitif, konsolidasi tidak akan efektif lantaran kewenangan Plt itu terbatas. Jadi permintaan segera Musda itu semata-mata untuk kepentingan partai," katanya.
Mengenai soal kisruh dan keretakan di internal DPD Demokrat Riau, Arwan menganggap itu hanya masalah miskomunikasi.
"Musda itu kan terbuka untuk semua kader. Pak Achmad mau maju, silakan. Yang penting bagi kami adalah Partai Demokrat Riau harus segera punya ketua defenitif," ujarnya.
"Pemilihan Gubernur Riau juga sudah selesai dan kenyataannya kita masih belum beruntung. Kalau Musda segera digelar dan kita sudah punya ketua defenitif, maka kita akan lebih gampang untuk konsolidasi supaya perolehan suara di Pemilu Legislatif mendatang lebih besar dibanding perolehan suara di pemilihan gubernur," lanjut Anwar.
Juru Bicara DPD Demokrat Riau, Roni Riansyah, mengaku pihaknya belum mengetahui adanya surat yang diteken sembilan Ketua DPC Demokrat di Riau yang mendesak segera dilakukan Musda. Meski begitu, ia mengatakan pelaksanaan Musda merupakan kewenangan DPP sedangkan DPD Riau hanya sebagai kepanitiaan semata.
"Seharusnya sudah tinggal masalah waktu lagi. DPD Riau juga bukan kapasitasnya untuk menolak Musda," katanya.
Ia menambahkan, Musda untuk memilih ketua defenitif berdasarkan konsultasi lisan Plt Demokrat Riau Achmad dengan jajaran DPP bakal digelar setelah Pemilihan Legislatif 2014.
"Tapi kalau DPP mau bulan ini juga ya bakal terselenggara," katanya.
Sementara itu, pengamat politik Universitas Riau Saiman Pakpahan menilai Partai Demokrat harus segera membenahi internalnya lewat konsolidasi menyeluruh.
"Musda musti segera dilakukan agar DPD Demokrat Riau punya ketua defenitif. Sebab tanpa ketua defenitif, konsolidasi internal tak akan bisa maksimal," katanya.
Ia menilai, lambannya DPP Demokrat merespon surat dari sembilan ketua DPC kemungkinan karena kondisi DPP yang masih syok dengan perolehan suara calon Demokrat di Pemilihan Gubernur Riau.
"DPP tentu masih menunggu hasil resmi Pemilihan Gubernur Riau yang bakal diumumkan oleh KPU Provinsi Riau pada 6 Desember ini. Sebab hasil itu sangat penting untuk bahan analisa DPP," katanya.
Di sisi lain, kalahnya calon Demokrat di putaran pertama dan kedua, serta kondisi internal yang tak solid juga membuat jajaran DPC-DPC panik. Mereka ingin segera melakukan konsolidasi supaya kekalahan tak terulang lagi di Pemilu Legislatif 2014.
"Jadi, kalau tak mau jadi pecundang di Pemilu Legislatif mendatang, konsolidasi hingga ke level terbawah musti segera dilakukan oleh demokrat.
"Tanpa kepemimpinan yang defenitif, maka jangan harap Demokrat akan bisa mengimbangi suara Partai Golkar. Boro-boro mengimbangi, seri saja sudah susah," ujarnya.
Sembilan DPC Desak Musda Demokrat Riau Disegerakan
