Pekanbaru (ANTARA) - Pihak DPRD Riau meminta Pemprov Riau untuk menggesa realisasi pembangunan fisik menjelang akhir masa APBD tahun anggaran 2021. Sebab, jika pelaksanaan kegiatan pembangun ini tidak dituntaskan akan memperbesar potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) ke APBD 2022.
Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto di Pekanbaru, Rabu, mengatakan pihaknya sudah menyampaikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau SF Haryanto yang juga merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Riau terkait minimnya serapan pembangunan fisik di APBD 2021.
"Kemarin kita sudah sampaikan ke Pak Sekda yang merupakan Ketua TAPD, untuk melakukan penggesaan. Beliau berjanji akan menggesa pelaksanaan kegiatan di APBD 2021," kata Hardianto.
Hardianto belum mendapatkan informasi secara detail apa yang menjadi kendala sehingga proyek-proyek itu belum maksimal. Dia akan berkomunikasi dengan Komisi IV DPRD Riau yang membidangi sektor pembangunan.
"Hampir sebagian besar kegiatan pembangunan fisik sudah lelang, apakah ini terkait rendahnya serapan ataupun pemenang lelang yang belum melakukan pencairan. Atau progres di lapangan yang belum sesuai dengan target. Karena pencairan berbanding lurus dengan progres di lapangan. Nanti ini ranahnya di Komisi IV," ujar politisi Gerindra Riau itu.
Meski begitu, Hardianto optimis jika realisasi pembangunan fisik dapat dituntaskan di APBD 2021. Dia tidak ingin SiLPA mempengaruhi postur APBD 2022 yang sudah mulai dibahas.
"Saat ini kita sedang menunggu hasil evaluasi dari Kemendagri terkait APBD Perubahan. Begitu ini sah, kita tidak ingin ada potensi SiLPA, makanya harus dituntaskan," katanya.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD Riau melakukan hearing dengan mitra kerja. Didapati rata-rata realisasi pembangunan fisik masih rendah yakni sekitar 55 persen. Pemakaian anggaran 2021 harus digesa hingga pertengahan Desember ini agar tidak menjadi SiLPA di tahun mendatang.
