Gubernur usulkan kementerian khusus perbatasan

Pekanbaru - Pemberdayaan, penanganan dan pengelolaan kawasan perbatasan oleh Pemerintah Indonesia hingga kini dinilai masih setengah hati, sehingga tidak saja wilayahnya yang miskin infrastruktur, namun masyarakatnya juga mayoritas hidup dalam kemiskinan.

"Oleh karena itu, diperlukan satu kementerian yang secara khusus menangani masalah perbatasan ini," kata Gubernur Riau, HM Rusli Zainal, sebagaimana dirilis Humas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Jumat.

Usulan tersebut disampaikan Rusli Zainal saat menjadi pembicara pada Seminar Nasional bertema "Mewujudkan Wilayah Perbatasan Menjadi Halaman Depan Negara RI," yang digelar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nusantara V DPD/MPR RI, kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (1/3) kemarin.

Selain Rusli, juga tampil sebagai pembicara Gubernur Sulut, Sinyo Harry Sarundayang, Gubernur Maluku, Karel Rahalalu dan Wakil Gubernur Kalbar.

"Sudah 69 tahun kita merdeka, tapi kita lihat kondisi wilayah perbatasan kita masih sangat memprihatinkan. Sangat kontras dengan wilayah perbatasan negara-negara tetangga," ungkap Rusli dalam rilis tersebut.

Rusli menyebutkan pula, secara umum, masalah yang terjadi di wilayah perbatasan RI ialah minimnya infrastruktur, sehingga tidak bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Makanya, tidak heran bila sering terdengar terjadi kasus eksodus masyarakat Indonesia ke negara tetangga. Bahkan ada yang tidak tahu siapa nama Presiden kita. Ini kan sangat miris," sebut Rusli, sebagaimana dikutip Chairul Riski, Kepala Biro Humas Pemprov Riau.

Gubernur Riau (Gubri) juga melukiskan betapa kontrasnya kondisi objektif kawasan perbatasan RI, misalnya di Riau, bila dibandingkan dengan wilayah perbatasan Malaysia atau Singapura.

Dikatakan, di kedua negara itu, kondisinya sudah mentereng dengan jalanan yang di aspal mulus dan masyarakatnya juga sudah sejahtera.

Sementara kondisi di wilayah perbatasan Indonesia, menurutnya, masih gelap gulita, bahkan masih banyak yang hutan belantara.

"Makanya, kalau tidak ada komitmen yang jelas dari Pemerintah kita, dengan anggaran yang memadai, jangan harap wilayah perbatasan kita akan menjadi 'halaman depan Negara RI'," tegasnya.

Karena itulah, ia mengusulkan agar seminar ini bisa merekomendasikan agar perlu dibentuk satu kementerian khusus dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang jelas untuk mengurusi masalah perbatasan.

"Apakah itu mungkin namanya Kementerian Kelautan, Perikanan dan Perbatasan atau lainnya," usul Rusli yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) Ormas Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), salah satu organisasi pendiri Partai Golkar itu.

Ia mengakui, saat ini memang sudah ada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

"Namun nampaknya belum mampu menanggulangi berbagai persoalan yang terjadi di wilayah perbatasan. Saya dengar tahun ini sudah ada anggaran Rp3 triliun untuk wilayah perbatasan ini. Namun tentu saja belum cukup," tandasnya.

Ia juga mengakui, mengurus wilayah perbatasan tidaklah gampang.

"Apalagi, banyak sekali pulau-pulau yang bahkan sebagian belum besar tak berpenghuni dan belum ada namanya," tuturnya.

Dikatakan dia, RI paling tidak memiliki 17.504 pulau, 103 di antaranya ada di Provinsi Riau.

"Banyak problem di kawasan perbatasan darat, terlebih perairan. Apakah itu kasus perdagangan ilegal, 'illegal fishing', 'illegal logging', 'trafficking', penyelundupan senjata atau pula migrasi imigran gelap, yang sebenarnya sangat merugikan Indonesia," kata Rusli Zainal.