Pekanbaru, (ANTARARIAU News) - Komisi XI DPR RI bidang keuangan menyatakan dukungannya agar daerah penghasil kelapa sawit mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO).
"Daerah penghasil sawit seharusnya juga mendapatkan dana bagi hasil dari minyak kelapa sawit," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Heri Ashar Aziz, saat kunjungan DPR Komisi XI ke Pekanbaru, Senin (31/10).
Menurut dia, perkembangan komoditas sawit sangat pesat khususnya di Sumatera dan Kalimantan. Produk CPO, yang mayoritas memenuhi permintaan pasar ekspor, bahkan memberikan devisa yang sangat besar untuk negara.
Ia mengatakan, hingga kini hasil dari ekspor CPO sangat minim kembali ke daerah penghasil. Selama ini konsep dana bagi hasil baru diterapkan untuk sektor pertambangan minyak dan gas.
"Potensi perkebunan kelapa sawit dari hasil hulu dan hilirnya seharusnya juga menjadi sumber perkembangan perekonomian di nasional dalam bentuk dana bagi hasil CPO," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu mengusulkan ke pemerintah pusat mengenai kebijakan tentang dana bagi hasil CPO.
"Sejauh ini belum ada DBH untuk perkebunan kelapa sawit. Karena itu kami mengharapkan bagi daerah penghasil perkebunan sawit untuk segera mengajukan RUU DBH. Agar hasil perkebunan sawit kelak dapat dinikmati pemerintah daerah sebagaimana DBH Migas," katanya.
Perkembangan perkebunan sawit di Sumatera paling pesat terjadi di Provinsi Sumatera Utara dan Riau. Khusus untuk Riau, luas perkebunan sawit sudah lebih dari 2 juta hektare dan menyumbang sekitar 36 persen produksi CPO secara nasional.
"Pemerintah daerah, khususnya yang memiliki perkebunan kelapa sawit, perlu untuk segera berinisiatif mengajukan naskah tertulis mengenai peraturan misalnya RUU DBH sawit. Pemerintah daerah harus proaktif," katanya.
Gubernur Riau HM Rusli Zainal mengatakan, hingga kini Riau menjadi salah satu sentra pengembangan kelapa sawit di Indonesia. Riau dinilai layak mendapatkan DBH dari CPO untuk meningkatkan pendapatan daerah, sebagai persiapan apabila sewaktu-waktu hasil minyak dan gas bumi habis dari daerah itu.
"Kalau bisa seluruh daerah penghasil sawit bersatu memperjuangkan dana bagi hasil CPO ke pemerintah pusat," katanya.
DPR RI Dukung DBH Sawit
