Buruh Riau suarakan penolakan RUU cipta lapangan kerja

Pekanbaru (ANTARA) - Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Riau menggelar aksi di depan Gedung DPRD Riau, Rabu. Adapun yang menjadi tuntutan mereka yakni penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) cipta lapangan kerja atau Omnibus Law yang sedang dibahas pemerintah pusat.

Ketua DPC KSBSI Kota Pekanbaru, Santoso dalam orasinya menilai pemerintah pusat tak transparan dalam membahas RUU cipta lapangan kerja, karena tidak melibatkan perwakilan serikat buruh. Tak sebatas itu, sejumlah substansi dalam regulasi tersebut diduga tidak berpihak kepada buruh.

"Tentu kami menolak sejumlah poin dalam RUU ini. Ini jelas tidak menguntungkan kami. Ditambah lagi perwakilan dari kami tidak dilibatkan dalam pembahasan ini. Kami berharap agar aspirasi kami ini dapat diteruskan oleh bapak/ibu DPRD Riau ke Pemerintah pusat dan DPR RI," ucap Santoso.

Adapun yang menjadi tuntutan buruh adalah pengurangan jumlah pesangon, kenaikan iuran BPJSKesehatan, terkait ruang bagi tenaga kerja asing dan lainnya.

Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto bersama Anggota DPRD Riau Tumpal Hutabarat dan Agung Nugroho menerima aspirasi perwakilan para buruh di ruangan medium.

Dalam kesempatan tersebut Hardianto mengatakan secara kelembagaanDPRD Riau menentang jika ada substansi dalam naskah RUU yang tidak berpihak kepada kesejahteraan buruh.

"Yang tadi mereka sampaikan terkait wacana penurunan pesangon bahkan katanya bakal dihapuskan. Padahal pesangon haknya para buruh. Kedua terkait wacana pemberian upah buruh dari per bulan menjadi perj am. Kalau sekira ini mengakomodir kesejahteraan buruh ya gak masalah. Khawatirnya sistem ini justru merugikan para buruh," ucap politisi Gerindra Riau itu.

Hardianto berjanji akan meneruskan tuntutan buruh ini ke pemerintah pusat dan DPR RI.

Baca juga: Aksi Damai Ratusan Buruh di Riau, Ini Sejumlah Tuntutan dan Keluh-Kesahnya

Baca juga: Aksi Buruh Berharap Solusi Polemik Pengelolaan Gambut