Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Riau, berupaya mengoptimalkan pengelolaan pengaduan pelayanan informasi publik agar lebih baik di seluruh daerah dan instansi yang ada.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) Bengkalis Johansyah Safri mengungkapkan bahwa ada lima poin komitmen bersama yang ditandatangani seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau agar pelayanan lebih baik ke depannya.
"Pertama, pemerintah daerah diminta berkomitmen membentuk atau memperkuat unit pengelolaan lengaduan yang didukung dengan petugas, sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai," ujar Johansyah usai acara Penandatanganan Komitmen Bersama untuk mengoptimalisasikan pengelolaan pengaduan pelayanan publik dan Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Provinsi Riau, Selasa.
Selanjutnya pada poin kedua, Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kapasitas petugas Pengelola Pengaduan secara periodik melalui evaluasi kinerja. Ketiga, menetapkan regulasi yang mendukung pengelolaan pengaduan dan regulasi untuk menetapkan petugas pengelolaan pengaduan.
"Keempat, kita juga harus berkomitmen memonitoring baik secara rutin atau berkala petugas pengelola pengaduan bersama pembina penyelenggara pelayanan publik," tuturnya.
Terakhir, pemerintah diharapkan mampu berkomitmen agar mengintegrasi unit pengelolaan pengaduan ke dalam sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau dikenal dengan singkatan SP4N.
"Dari lima poin ini, pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah memulai apa yang menjadi harapan Ombudsman ini. Namun melalui komitmen bersama ini, kita berharap lebih bersinergi lagi sehingga tetap konsisten untuk terus mewujudkan pelayanan informasi publik yang sesuai dengan harapan," kata Johan.
Kegiatan yang diselenggarakan Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau, di Hotel Pangeran Pekanbaru, dibuka secara resmi Wakil Gubernur Riau Edy Afrizal Natar Nasution. Dan turut dihadiri anggota Ombudsman Republik Indonesia, sebagai Keynote Speaker Dadang Suhermawijaya.
Kegiatan itu juga turut diisi Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yang narasumbernya terdiri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, M Imanuddin, Kantor Staf Presiden, Agung Hardjono dan dari Ombudsman Australia, Miss Sherly Tong.
Pemkab Bengkalis optimalkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik
Kadis Kominfotik Bengkalis, Johansyah Syafri menandatangani Komitmen bersama dalam rangka mengoptimalisasikan pengelolaan pengaduan pelayanan publik dan Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.(Alfisnardo)
