Pekanbaru (Antarariau.com) - Kepolisian Republik Indonesia lewat Kepolisian Daerah (Polda) Riau siap mendukung Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam mengawasi penyediaan dan pendistribusian BBM ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan ke daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
"MoU Polri dan BPH Migas Nomor 02/MoU/KA/BPH/2018 dan Nomor: B/58/IX/2018 tanggal 17 September 2018 wajib ditindaklanjuti," kata Staf Operasi Polri (SOPS Polri) Kombes Pol Umar Dani pada acara sosialisasi pengawasan bersama penanganan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa berthema "terwujudnya sinergisitas instansi dalam rangka pengamanan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa untuk menunjang pembangunan nasional" di Pekanbaru, Kamis.
Acara tersebut digelar dalam rangka sinergisitas, optimalisasi dan implementasi MoU antara BPH Migas dan Kepolisian Negara Republik Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah.
Acara dibuka oleh Komite BPH Migas Hendry Ahmad dan dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir, Polda dan Polres se- Provinsi Riau serta Badan Usaha Gas Bumi Riau, dengan nara sumber: Muhammad Nasir Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Hendry Ahmad Komite BPH Migas, Murdo Gantoro Inspektur V KESDM, Kombes Pol SOPS Polri, AKBP Dede Yudy Ferdiansyah Perwakilan Bareskrim dan Ahmad Hijazi Sekda Prov Riau serta Herry Yusuf Division Head Gas Disteibution Manager Regional III PT PGN.
Umar Dani menjelaskan pengawalan dari kepolisian perlu dilakukan untuk proses distribusi dan niaga oleh BPH Migas agar tidak salah sasaran, dan ini perlu komitmen.
Selanjutnya kalau langkah preventif tidak berhasil terakhir akan dilakukan penegakan hukum.
"Makanya harus ada pengawasan dari hulu ke hilir, baik yang lewat transportasi darat maupun laut. Kita amankan dari produksinya sampai distribusinya, termasuk pengamanan dokumen-dokumen perizinan hingga penegakan hukum," tegas Kombes Pol Umar.
Sementara itu anggota Komite BPH Migas Hendry Ahmad, menyatakan MoU tersebut akan memperkuat kerja pihaknya untuk mengawasi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di berbagai wilayah Indonesia.
"Apalagi pemerintah saat ini juga tengah menjalankan program BBM satu harga untuk seluruh wilayah Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo," tutur Hendry Ahmad.
Menurut Hendry Ahmad, jika BPH Migas harus mengawasi sendiri penyaluran BBM ke seluruh negeri tentu tidak mungkin, karena itu peran kepolisian sangat penting untuk mendukung pengawasan terutama di daerah 3T.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir juga menyambut baik MoU yang telah dilaksanakan antara BPH Migas Dan Polri guna memperkuat pengamanan dan pengawasan terkait kegiatan Hilir Migas di seluruh wilayah NKRI.
"Regulasi ini baik mudah-mudahan bisa terjaga dengan bener karena Polri sudah be komitmen mengawasi apalagi gas itu vital," tambah Muhammad Nasir.
