Pekanbaru (Antarariau.com) - Himpunan Mahasiswa Indonesia berunjuk rasa di kantor DPRD Riau mendesak agar pemerintah mengusut kasus korupsi PLTU Riau-1 di Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian juga menyuarakan penolakan terhadap penjualan aset Pertamina.
"Kita juga tantang KPK untuk datang ke Riau mengusut pejabat daerah jika terlibat kasus korupsi PLTU Riau-1 ini. Kemudian, kita turun juga untuk mengingatkan agar pemerintah tidak menjual aset Pertamina, aset BUMN," ujar Orator Aksi HMI Hendri di Pekanbaru, Senin.
Dalam orasinya, mereka mengingatkan Wakil Rakyat yang ada di DPRD Riau agar jangan sampai terlibat dalam kasus korupsi yang dimaksud. Dari pantauan, aksi unjuk rasa berjalan kondusif dan tidak mengganggu arus lalu lintas setempat.
"Kita mengingatkan agar DPRD Riau jangan sampai terlibat dalam kasus korupsi PLTU Riau-1," sebutnya.
Mereka mendesak agar Ketua DPRD Riau Septina Primawati Rusli turun menemui masa aksi. Sementara, saat demo berlangsung, di dalam gedung DPRD Riau sendiri sedang digelar rapat paripurna membahas Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2017.
Saat ditemui anggota Komisi IV DPRD Riau, Abdul Wahid, massa merasa tidak puas dan tetap menuntut untuk bertemu dengan Septina. Mereka beralasan ingin mendengarkan sendiri komentar dari Ketua DPRD Riau mengenai kasus korupsi PLTU Riau-1 ini.
"Kami ingin mendengar langsung dari Ketua DPRD Riau, apa pendapat beliau tentang kasus korupsi PLTU Riau-1 ini. Kita ingin berdiskusi dengan beliau," tuntut mereka.
Sementara itu, Abdul Wahid mengatakan kasus PLTU Riau-1 sepenuhnya kewenangan pusat. Dirinya mengaku tidak ada keterkaitan antara daerah dan DPRD Riau terkait proyek ini. "Itu adalah di luar kewenangan kita," ujar Ketua PKB Riau itu.
HMI Desak Usut Kasus Korupsi PLTU Riau-1
