Pekanbaru, (antarariau) - Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Pekanbaru, Riau, menggelar aksi demonstrasi mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa para pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait "hadiah".
Hadiah yang dimaksud para demonstran yang menggelar aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau dan Kantor BPK RI Wilayah Riau yang terletak saling berdekatan, Selasa siang, yakni berupa pemberian penilaia Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Riau beberapa waktu lalu.
Menurut para demonstran, penilaian WTP merupakan hal yang selayaknya dipertanyakan mengingat Riau yang sejauh ini masih "diselimuti" oleh berbagai masalah terkait penyelewengan uang rakyat.
"Masakan bisa daerah yang tengah banyak masalah korupsi ini mendapat penilaian WTP. Dari mana datangnya 'hadiah' ini dan bisa saja ada oknum pejabat yang justru terlibat dalam pemberian 'hadiah' lainnya dalam pemberian penilaian WTP tersebut," kata seorang pengunjukrasa, Adhirahma.
Aksi demonstrasi yang digelar Adhi bersama puluhan aktivis mahasiswa lainnya dilakukan dengan cara berorasi dengan membawa sejumlah sepanduk menolak tindakan para koruptor yang merugikan rakyat serta mendesak KPK untuk memeriksa sejumlah para pejabat BPK terkait pemberian 'hadiag' WTP terhadap pengelolaan keuangan pemerintah setempat.
Demonstran lainnya yang juga ditemui disela aksinya, Farhan, mengatakan, saat ini kemelut politik dan pembangunan fasilitas Pekan Olahraga Nasional (PON) masih saja berlanjut ditangani oleh para penyidik KPK.
"Yang menjadi pertanyaan adalah, Riau yang penuh dengan kasus-kasus korupsi mengapa bisa dinilai sebagai daerah yang bersih. Aneh dan ini sangat kontroversi," katanya.
Harapannya, demikian Farhan, lembaga KPK dapat segera menindaklanjuti dugaan 'hadiah' WTP tersebut mengingat sangat tidak wajar dan justruk menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
"Sedangkan masalah korupsi berbagai proyek PON dan lainnya saja termasuk kasus kehutanan Riau belum selesai ditangani KPK, kok' bisa ada penilaian positif seperti itu," katanya.
Usai berorasi tanpa mendapat tanggapan di depan Kantor BPK RI perwakilan Riau, massa pengunjukrasa kemudian beralih ke gedung DPRD Riau dan membacakan berbagai tuntutan tersebut dihadapan sejumlah anggota DPRD Riau.
HMI Desak KPK Periksa BPK Terkait 'Hadiah'
