Mudahkan Mobilitas Warga, Inhil Prioritaskan Pembangunan Fisik Daerah

id mudahkan mobilitas, warga inhil, prioritaskan pembangunan, fisik daerah

Mudahkan Mobilitas Warga, Inhil Prioritaskan Pembangunan Fisik Daerah

Tembilahan (Antarariau.com) - Legislator dari DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau Iwan Taruna menegaskan pemerintah setempat memrioritaskan pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan dalam memudahkan mobilitas warga serta pemasaran hasil perkebunan dan pertanian pada 2017.

Ketua Komisi III DPRD Inhil itu menyatakan pilihan untuk fokus berbenah di bidang infrastruktur sudah sesuai hasil Musrenbang ditengah keterbatasan anggaran yang dimiliki.

"Pemerintah memilih fokus terhadap pembangunan bidang infrastruktur selanjutnya diikuti bidang usaha selain Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan," kata Iwan Taruna di Tembilahan, belum lama ini.

Iwan mengatakan, dengan keterbatasan anggaran ini pula, Pemerintah harus menetapkan prioritas pembangunan dengan melihat unsur terpenting yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Lebih lanjut ia menyampaikan, berdasarkan struktur KUA yang ada Pemerintah masih fokus berbenah bidang infrastruktur, dimana sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan.

"Seperti pembangunan jalan dari Kelurahan Teluk Pinang menuju Desa Kuala Gaung Kecamatan Gaung Anak Serka dengan alokasi dana sebesar Rp26 Miliar yang akan dibangun rigit bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)," ucapnya.

Selanjutnya, terhadap ruas jalan sungai luar teluk pinang yang belum dikerjakan kembali akan dianggarkan sebesar Rp8 Miliar untuk difungsionalkan dengan timbunan. Sama halnya dengan ruas jalan Kotabaru menuju Pulau Kijang Kecamatan Reteh.

"Hari ini tentunya mereka masih mengumpulkan anggota untuk pembentukan Pokja, namun April sudah mulai lelang dan target lelang paling lama selesai pada Agustus," ujarnya.

Ia memperkirakan, dengan sisa waktu lima bulan semua pekerjaan fisik akan selesai. Yang terpenting adalah koordinasi intens antara ULP terhadap OPD sehingga tidak terjadi keterlambatan pelelangan kegiatan.

"Tentunya saya meminta kepada ULP untuk berkoordinasi cepat dengan OPD jika ada paket pekerjaan yang akan dilelang untuk segera dimasukan ke ULP, jika perlu ULP harus jemput bola terhadap dinas terkait yang ingin melelangkan pekerjaannya," paparnya.

Ia mengatakan, salah satu penyebab keterlambatan lelang yakni kurangnya sinkronisasi antara ULP dan OPD terkait.

"Ya, semoga di tahun ini bersama dengan OPD baru target penyelesaian program kerja dapat selesai tepat waktu," harapnya. (ADV)

Oleh: Adriah Akil